"Tentunya di sini pun akan merugikan pihak Bank BRI itu sendiri, dari klien kita punya rumah dan tanah, yang mana surat-surat Itu diagunkan di Bank BRI dan ternyata tanah dan rumah itu mau dieksekusi," jelas Mahdianur.

Sementara itu, Wangifsih Heriyanto selaku kuasa hukum dari Mariate Nyahan T Unting menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengikuti jalan persidangan dengan berpegangan pada empat putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan putusan PK yang sudah inkracht yang memiliki kekuatah hukum tetap.

"Kami mengajukan permohonan eksekusi permohonan kami sudah dikabulkan dengan adanya aanmaning, dan dalam gugatan perlawanan mereka kami lihat istilahnya ada bahasa mereka pihak ketiga," ucap Wangifsih kepada awak media usai sidang.

Dia mengakui bahwa perlawanan yang dilakukan pihak H Irawan Cs sesuai aturan karena pengadilan tidak boleh menolak adanya pendaftaran atau permohonan gugatan.

"Intinya kita menghadiri hari ini kuasa dari terlawan, dan ini pembelajaran, ada sesuatu yang perlu kita dalami. Jangan sembarangan lah mau beli-beli apalagi dengan harga murah, karena kuncinya dalam perkara ini adalah yang kemarin itu bahasanya mereka berdasarkan adanya hibah, akan tetapi hibah tersebut tidak otentik karena peralihan itu harusnya di buat dengan akta," kata Wangifsih.

Dirinya juga menyebutkan bahwa peralihan tersebut tidak otentik tapi ternyata dalam perkara tidak ada akta hibah tersebut.

"Kenapa harus adanya hibah, itu kan harus memiliki bukti berupa akta dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), prosedur pemberian hibah atau penerimaan hibah tindaklanjuti dengan dibuatnya akta hibah yang ditandatangani oleh PPAT," jelasnya.

Selanjutnya PPAT akan melakukan pendaftaran dokumen mengenai akta hibah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional daerah dan disampaikan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersangkutan.

"Ketika melakukan penerimaan sebuah hibah tanah ada potensi hibah yang telah diterima sudah terakumendasi dengan objek pajak, karena itu ada dasar hukum di KUHP perdata, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh main-main yang namanya peralihan harus ada akta," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan upaya Borneonews untuk meminta tanggapan dari Kelurahan Tamiang Layang dan BRI Unit Sabarang terkait ketidakhadiran mereka dalam persidangan belum membuahkan hasil. (BOLE MALO/H)