Lima bupati wilayah barat Kalimantan Tengah yang masuk rencana daerah pemekaran menjadi Provinsi Kotawaringin menyepakati letak ibukota Provinsi Kotawaringin adalah di Hanau, Kabupaten Seruyan.

Lima bupati itu yakni, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Bupati Lamandau Marukan, Bupati Seruyan Sudarsono, Bupati Sukamara Ahmad Dirman, dan Bupati Kotawaringin Barat Bambang Purwanto. Sebagai bentuk kesepakatan dan dukungan lima kepala daerah itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan letak ibukota Provinsi Kotawaringin, yakni di Hanau Kabupaten Seruyan.

"Kedatangan Pak Bupati daerah lainnya ini dan juga BP3K (Badan Pekerja Pemekaran Provinsi Kotawaringin) dan masing-masing kabupaten untuk bersilaturrahmi dan komitmen pembentukan Provinsi Kotawaringin. Pada prinsipnya Kotim sangat mendukung karena memang Kotim yang paling terakhir tandatangan. Kenapa saya paling terakhir, bukan tidak setuju tapi karena saya sudah serahkan semuanya pada BP3K kabupaten untuk membicarakan dengan BP3K lima kabupaten lain," kata Bupati Kotim Supian Hadi, usai menggelar pertemuan tertutup di rumah jabatannya, Selasa (8/3/2016).

Supian mengatakan, BP3K kabupaten pun sudah tandatangan untuk mewakili masyarakat Kotim, termasuk dirinya. Sehingga kendala dalam proses pemekaran provinsi ini tidak ada lagi setelah sama-sama sepakat letak ibukota provinsi di Kecamatan Hanau.

"Mengambil titik tengah, dan saya secara pribadi lokasi ibukota provinsi ini sangat adil karena ada di tengah-tengah. Nanti masuk wilayah ibukota provinsi yakni Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Telawang Kabupaten Kotim," ucapnya.

Sementara itu Bupati Lamandau Marukan mengatakan, rencana pemekaran ini sudah berjalan selama delapan tahun lalu. Tapi sejak 2014 hingga awal 2016 ini sempat stagnan karena belum ada kesepakatan letak ibukota provinsi.

"Waktu itu Pangkalan Bun, Lamandau, Sukamara mengusulkan di Simpang Runtu, sedangkan Kotim menguslkan di Kotim dan paling jauh di Kecamatan Sebabi. Dan terakhir informasi terakhir paling jauh adalah di Hanau," katanya.

Menurutnya, masalah letak ibukota provinsi ini sangat penting. Jika gagal merumuskan letak ibukota provinsi, maka akan mengalami kegagalan rencana pembentukan Provinsi Kotawaringin.

Kesepakatan letak ibukota provinsi itu juga dengan mempertimbangkan bahwa Kotim akan memekarkan wilayahnya yakni Kotawaringin Utara yang ibukotanya adalah Parenggean. Sehingga dinilai wajar terjadi pergeseran titik tengah sebagai pusat ibukota provinsi. Dengan pertimbangan itu, maka Marukan selaku bupati Lamandau menyampaikan dalam beberpa pertemuan bahwa titik pusat ibukota provinsi kotawaringin adalah di Hanau.

"Mengingat pada saat pertemuan di Pangkalan Bun, Bupati Kotim tidak hadir sehingga kesepakatan panitia pada saat itu kami bawa hari ini kepada beliau. Kebetulan untuk empat kabupaten lain sudah tandatangan. Baik BP3Knya maupun bupati-bupatinya. Kita bersyukur hari ini dengan pertemuan yang penuh kekeluargaan bupati Kotim menyepakati dan menyetujui kesepakatan tersebut dalam bentuk berita acara setelah beliau tandatangani," ujar Marukan.

Dengan adanya kesepakatan lima bupati itu, maka selanjutnya panitia menunggu pelantikan Gubernur Kalteng yang baru untuk mengajukan.

"Setelah dilantik kita akan menghadap memohon rekomendasi ke pak gubernur dan DPRD Kalteng. Kalau di Gubernur dan DPRD Kalteng selesai kami akan langsung bawa ke DPR RI. Dalam bulan Maret ini kita dorong ke Provinsi sehingga kami targetkan 2016 akhir sudah selesai dan bisa ditunjuk karateker gubernur Kotawaringin," harap Marukan. (RAFIUDIN/m)