BORNEONEWS, Sukamara - Pembentukan forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak  (PUSPA) di Kabupaten Sukamara untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Sukamara, Syamsir Hidayat mengatakan bahwa ada lima arahan presiden tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Lima arahan tersebut adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak," ujar Syamsir Hidayat pada sosialisasi dan advokasi pembentukan forum PUSPA 2023, Rabu, 15 Maret 2023.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah perlu sinergi yang kuat dari unsur pentahelix yakni peran akademisi, dunia usaha komunitas, dan media.

"Unsur pentahelix ini sangatlah dibutuhkan dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program hingga memberikan evaluasi dan masukan, maka perlu dibentuk forum PUSPA di Kabupaten Sukamara," ujar Syamsir.

Dengan terbentuknya Forum PUSPA di Kabupaten Sukamara akan membantu mempercepat pemberdayaan perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesenjangan ekonomi dan menghentikan perdagangan anak.