"Yang kami dapati dalam perkara ini adalah pernyataan yang menyatakan surat hibah palsu itu pun tidak berdasar, karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga kami beranggapan itu hanya opini saja," ujar Mahdianur.

Dirinya juga berharap nanti hakim yang memutus perkara tersebut bersikap objektif.

"Dan hakim yang memang benar-benar profesional yang memang punya keimanan yang kuat sebagai hakim sehingga di dalam membuat pertimbangan nanti berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang memang ada sehingga memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara ini secara adil dan bijaksana," tandas Mahdianur.

Sementara, Wangivsy Eryanto selaku kuasa hukum dari pihak Terlawan mengatakan persidangan tersebut menarik. Dia kemudian membuat kerangka berbentuk piramida yang dimulai hibah sebagai bagian paling atas, kemudian melahirkan tiga akta jual beli yang dilakukan almarhum Tampeno anak dari Marie T Unting.

"Jadi hibah itu tidak sah dan tidak otentik. Kebetulan saksinya ada, lurah, dan saya tanyakan bagaimana kalau hibah itu hanya satu orang atau tidak seluruh ahli waris dan dijawab tidak boleh itu," ujarnya.

Menurutnya, dalam pengalihan hak atas tanah itu, akta sampai sertifikat hak milik atau SHM pun batal demi hukum seperti diputuskan sebelumnya di pengadilan dan diaminkan pada peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung.

"Terus baik itu warkah akhirnya akta jual beli dan SHM yang dimaksud juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegasnya.

Wangivsy juga mengatakan bahwa putusan pengadilan sebelumnya sudah jelas memerintahkan untuk mengosongkan tanah itu dan menyerahkannya dalam keadaan baik tanpa syarat apapun pada ahli waris.

"Makanya menarik dalam perkara ini juga saksinya tadi ibu lurah dan dia membenarkan memang benar telah disita dan sitanya pun ada kita sudah ajukan dalam pembuktian. Jadi putusan PMH waktu itu sudah diaminkan dan benar juga gugatan kita dikabulkan," ungkapnya. (BOLE MALO/H)