Cawe-cawe Demi Keberlanjutan Kebijakan

Oleh ANTARA
31 Mei 2023 - 17:30 WIB

BORNEONEWS, Semarang - Kata cawe-cawe kembali ramai diperbincangkan khalayak setelah Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan para pemimpin media, si Jakarta, Senin (30/5), menggunakan ungkapan bahasa Jawa itu dalam konteks politik.

Presiden pada saat itu menyatakan, "Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif."

Dia juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudnya tak akan melanggar undang-undang.

KBBI mengartikan cawe-cawe: ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan). Menilik arti di KBBI tersebut, maka kata cawe-cawe bersifat netral.

Makna kata itu akan menjadi atau bernuansa negatif, positif, atau tetap netral tergantung konteksnya.

Menurut pemerhati bahasa Jawa, Widiyartono, dalam konteks bahasa percakapan Jawa, kata cawe-cawe sebenarnya positif karena menunjukkan seseorang--dalam kapasitas tertentu--turut memecahkan masalah.

Sepanjang cawe-cawe itu tidak melanggar kepantasan dan hukum, menurut wartawan senior tersebut, itu tidak masalah.

Kata atau istilah tersebut bisa menjadi bias manakala berurusan dengan kepentingan politik, sehingga tafsirnya pun tergantung pada kepentingan pula. Ketika sisa-sisa perseteruan akibat perkubuan yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 belum sepenuhnya lenyap, kata cawe-cawe yang disampaikan Presiden Jokowi dengan mudah menyulut polemik. Apalagi saat ini memang sudah memasuki tahun politik.

Lantas bagaimana membaca atau menafsirkan cawe-cawe seperti yang disampaikan Kepala Negara tersebut dalam konteks kepemimpinan politik pada masa mendatang

Seperti halnya hidup, pembangunan yang dijalankan untuk membagi kesejahteraan kepada warga negara pun tidak boleh terhenti di tengah jalan.

Di negara demokrasi, politik beserta sistem yang bekerja di dalamnya, terutama partai-partai politik, menjadi keniscayaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, terutama dalam mendistribusikan kesejahteraan kepada warga negara.

Melalui berbagai kebijakannya, Presiden Jokowi yang memimpin negeri berpenduduk 276 juta ini, menginginkan Indonesia merangkak naik ke negeri berpendapatan tinggi.

Pembangunan beragam infrastruktur di berbagai wilayah, terutama di luar Jawa, diyakini akan membentuk titik-titik pertumbuhan baru perekonomian negeri. Konsistensi membangun sarana prasarana di luar Jawa selama ini sudah disusul dengan munculnya sentra-sentra pertumbuhan baru tersebut.

Keterhubungan antarwilayah, baik darat, laut, maupun udara, menjadi keniscayaan ketika sebuah negara kepulauan ini menginginkan tidak saja meraih pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga menyentuh aspek pemerataannya.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa capaian investasi di luar Jawa sudah menyentuh 53 persen pada tahun 2022. Padahal, sebelumnya investasi di Jawa selalu lebih besar dibanding luar Jawa. Potensi ekonomi di luar Jawa yang bisa dieksplorasi masih terbuka lebar dan menjadi modal untuk melajukan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

Mengacu klasifikasi negara berdasarkan PDB perkapita Bank Dunia, Indonesia masuk kategori berpendapatan menengah-tinggi. Bank Dunia membagi empat kategori, yakni berpendapatan rendah (1.035 Dolar AS), rendah-menengah (1.036-4.045 Dolar AS), berpendapatan menengah-tinggi (4.046-12.535 Dolar AS), dan berpendapatan tinggi (di atas 12.535 Dolar AS)

Di negara dengan persebaran penduduk di berbagai pulau, dibutuhkan kebijakan yang mampu menyentuh semua lapisan warga negara dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan baru, terutama di luar Jawa.

Tanpa ada titik-titik pertumbuhan baru hampir bisa dipastikan bakal memicu kesenjangan. Bukan hanya kesenjangan pendapatan antarpenduduk yang melebarkan rasio Gini, juga bakal menciptakan gap pembangunan antarwilayah.

Pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita penduduk Indonesia pada 2022 tercatat 4.784 dolar AS (menengah-tinggi). Agar Indonesia segera "hijrah" menjadi negara berpendapatan tinggi, 12.000 Dolar AS, maka kebijakan-kebijakan pro-pertumbuhan tinggi dan pemerataan tidak boleh mandeg.

Dalam konteks itulah Presiden menyatakan bahwa apa yang sudah diraih selama ini dan menjadi pijakan menyongsong masa depan bangsa ini, harus dilanjutkan oleh pemimpin mendatang. Meskipun tidak eksplisit menyebut nama, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi, oleh khalayak dianggap ditujukan kepada sosok yang namanya menjadi langganan menempati tiga besar dalam berbagai survei elektabilitas.

Pesan adanya "pemimpin baru" dan "keberlanjutan kebijakan" itu menjadi frasa yang patut diserap sebagai latar belakang mengapa Presiden Jokowi menggunakan kata cawe-cawe dalam perbincangan politik dengan pemimpin media.

Seseorang bisa (melakukan) cawe-cawe dan efektif hasilnya manakala yang bersangkutan punya salah satu atau beberapa kedekatan: personal, ideologi, maupun kepentingan dengan mitranya.

Siapakah sosok itu Itulah yang kini ramai diperbincangkan khalayak, terutama warganet.

ANTARA

TAGS:

#Jokowi #Joko Widodo #Pilpres 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

07 Mei 2024 - 00:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, di rumah jabatan bupati, Senin 6 Mei 2024.

Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

06 Mei 2024 - 23:50 WIB

Pj Bupati Barito Utara Muhlis membuka secara resmikonferensi kerja Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Barito Utara 2024, di aula BappedaLitbang, Senin 6 Mei 2024.

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

06 Mei 2024 - 23:40 WIB

Anggota Komisi B DPRD Palangka RaybJhonny Arianto Putrameminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk gencar melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

06 Mei 2024 - 23:21 WIB

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

06 Mei 2024 - 23:10 WIB

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan tetap menggelar sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 14 Mei 2024, meski yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir dalam sidang tersebut.

Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

06 Mei 2024 - 23:00 WIB

Feny Zulfianti menjadi wakil Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang akan melaju ke ajang Putri Otonomi Indonesia 2024.

HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

06 Mei 2024 - 22:50 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan merek MinyaKita akan naik Rp1.000, jadi Rp15.000 perliter dari yang sebelumnya Rp14.000.

Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

06 Mei 2024 - 22:40 WIB

Petani padi di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur mengaku senang karena mendapatkan bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian melalui Program Biofortifikasi Padi pada musim tanam April-September 2024.

Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

06 Mei 2024 - 22:30 WIB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakankecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran terutama dalam hal efisiensi waktu.

Putra Putri Pariwisata Kotim Bersiap Menuju Pemilihan Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata Kalteng

06 Mei 2024 - 22:20 WIB

Putra dan putri pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersiap menuju pemilihan jagau dan bawi nyai pariwisata Kalimantan Tengah (Kalteng).

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia