Menurut Menhan, setidaknya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa”.

"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada hari Sabtu (3/6).

Usulan itu, menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan dari Prabowo.

Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia. Akan tetapi, dia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri".

"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai dengan perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.

ANTARA