Sebelumnya, tiga ormas pendiri Partai Golkar yakni Kosgoro 1957, ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar tidak jelas akan membawa partai berlambang pohon beringin tersebut ke arah mana. Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi.

Saat ini elektabilitas Airlangga Hartarto hanya mencapai satu persen dan perolehan suara Golkar sebesar 14 persen. Lalu, apabila ingin membentuk koalisi baru, masih terdapat partai yang belum menentukan arah dukungannya, yakni PAN.

Lawrence mengatakan PAN yang memiliki perolehan suara sebanyak 7 persen bergabung dengan Golkar, maka kedua partai itu telah memenuhi presidential threshold 20 persen sebagai syarat untuk mencalonkan capres dan cawapres.

Kendati demikian, sambung dia, koalisi kedua partai itu tidak akan membawa kemenangan. Pasalnya, Airlangga Hartarto hanya memiliki elektabilitas capres sekitar satu persen.

"Tidak ada orang yang mau ikut pemilu capres-cawapres untuk kalah, semuanya mau menang. Oleh karena itu, kami melihat dampaknya kepada Partai Golkar nanti dalam pemilihan anggota legislatif," jelasnya.

Ia juga menargetkan Golkar dapat mengisi 100 kursi di DPR RI. Lawrence mengaku sudah memiliki perhitungan dan analisis angka dari Sabang sampai Merauke.

"Nanti kenyataannya pada waktu pemilu yang akan datang. Tapi kami sudah tahu persis bahwa ini berbahaya," tambah dia.

Berbagai survei menyebutkan Golkar akan turun ke nomor 4 atau 5. Hal ini dinilai menurunkan posisi Golkar sebagai partai besar menuju partai menengah dan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi partai gurem.

"Karena apa Setiap pemilih masuk ke ruang pemilihan yang pertama dia coblos ya capres dan cawapres dia, yang dia sukain. Baru, kedua, partai dari capres dan cawapres dia coblos," ungkap Lawrence.

Oleh karena itu, dirinya mendorong Golkar agar melakukan musyawarah luar biasa (musnaslub) untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar.

Lawrence berharap sosok tokoh pengganti Airlangga memiliki kemampuan untuk memimpin Golkar menghadapi Pemilu 2024. Sebab, sudah tiga tahun Golkar tidak melakukan manuver capres dan cawapres.

ANTARA