Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Habib Pertanyakan Anggaran Pendidikan

  • 03 April 2016 - 21:25 WIB

ANGGARAN pendidikan atau Kalteng Harati yang selalu menjadi kebanggaan sejak era Gubernur Teras Narang itu, kini hanya sebesar 5 persen saja di APBD Kalteng 2016. Besaran anggaran itu jadi pertanyaan Wakil Gubernur Kalteng terpilih, Habib Said Ismail.

'Kalau tidak percaya, coba saja cek di APBD 2016 ini, berapa nominal yang dianggarkan khusus untuk Kalteng Harati. Itu Nol! Padahal itu program andalan sejak kepemimpinan sebelumnya loh. Kalau pagu untuk anggaran pendididikan taruhlah Diklat dan sebagainya ikut dimasukkan, tak lebih dari 5%. Kemana larinya,' kata Habib pada Borneonews, Minggu (3/4/2016).

'Untungnya kami sudah tahu karena diam-diam kami kerja, membedah isi APBD itu, dan hasilnya apa Ternyata banyak yang dilarikan ke pembangunan fisik yang itupun bukan skala prioritas. Pagu pendidikan dipangkas untuk membiayai proyek yang bukan prioritas dan menguntungkan sejumlah pengusaha saja,' imbuh Habib.

Selain menyayangkan anggaran pendidikan yang jauh di bawah 20%, Habib juga mengritik banyaknya bantuan pendidikan yang dipangkas. Antara lain, berupa beasiswa untuk mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana yang tahun-tahun sebelumnya cukup banyak jumlahnya. Menurut Habib, beasiswa itu penting, untuk mencerdaskan anak didik Kalteng, sehingga masuk dalam program Kalteng Harati.

Jauh hari sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kalteng Syamsul Hadi juga pernah menyebut ketidakberesan dalam penganggaran pendidikan di dinas yang menjadi mitra kerjanya itu. Selain banyak dijumpai tanda bintang (dipending) di DPA APBD 2016, serapan rendah pada APBD 2015 (tidak sampai 20%) membuat sejumlah dana hibah pendidikan dari pusat dipending oleh Kemedikbud.

'Alasan pihak dinas saat ditanya, katanya sulit menyerap jika diberikan anggaran banyak dengan alasan pengalaman tahun lalu. Lho kok bisa seperti itu Berarti kan tidak kreatif. Banyak saja program pendidikan itu, tidak hanya urusi BOSDA dan Unpar saja. Sekolah tinggi swasta, akademi di daerah juga pendidikan. Diklat guru di LPMP juga pendidikan.

Yang kedua, kalau banyak anggaran dipangkas, kasihan anak didik kita karena program di bawah tidak jalan,' bebernya.

(RZ/B-10)

Berita Terbaru