Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anggota DPRD Kalteng ini Sebut Pelaku Pelecehan Seksual Seharusnya di Hukum Berat

  • Oleh Donny Damara
  • 12 Agustus 2023 - 11:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Viralnya putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya yang hanya memvonis selama 2 bulan penjara kepada oknum polisi yakni AKP MA dalam perkara pelecehan seksual menuai tanggapan dari berbabagi pihak.

Salah satunya yakni anggota DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering. Ia menyebut pelaku pelecehan seksual seharusnya di hukum berat. Dengan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 bulan penjara tentu hukuman itu sangat ringan kepada seseorang yang melakukan pidana pelecehan seksual.

"Informasinya kan jaksa menuntut 7 tahun, tapi hakim memutuskan hanya 2 bulan penjara. Sangat disayangkan, dan itu jelas tidak memenuhi rasa keadilan. Seseorang yang melakukan pelecehan seksual harusnya dihukum seberat mungkin sebagai efek jera," ucapnya, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Dia menjelaskan, apabila memang benar perbuatan pelaku melakukan pelecehan seksual kepada korban terlebih masih dibawah umur, itu tentu harus menjadi pertimbangan, terlebih lagi pelaku ini merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya dapat menghindari perbuatan melanggar hukum.

"Korban pelecehan dibawah umur dan pelaku merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya taat hukum justru melanggar itu pastinya sudah salah, jadi pantas jika dihukum berat bahkan pemecatan dari institusinya untuk memenuhi rasa keadilan itu," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalteng ini.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar oleh PN Palangka Raya atas terdakwa AKP MA baru-baru ini memutuskan vonis kepada terdakwa yakni selama 2 bulan penjara. Padahal jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman 7 tahun penjara. Atas putusan vonis itu JPU pun akan mengajukan banding.

"Tentu kita mendukung JPU yang akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Harapan kita nantinya ada keadilan terhadap kasus itu, dan kita minta para penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan baik jangan sampai mempermainkan hukum," tegasnya. (DONNY D/H)

Berita Terbaru

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

  • 07 Mei 2024 - 00:00 WIB
Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

  • 06 Mei 2024 - 23:50 WIB
Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

  • 06 Mei 2024 - 23:40 WIB
Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

  • 06 Mei 2024 - 23:21 WIB
Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

  • 06 Mei 2024 - 23:10 WIB
Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

  • 06 Mei 2024 - 23:00 WIB
HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

  • 06 Mei 2024 - 22:50 WIB
Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

  • 06 Mei 2024 - 22:40 WIB
Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

  • 06 Mei 2024 - 22:30 WIB
Putra Putri Pariwisata Kotim Bersiap Menuju Pemilihan Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata Kalteng

Putra Putri Pariwisata Kotim Bersiap Menuju Pemilihan Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata Kalteng

  • 06 Mei 2024 - 22:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri