Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Mendes PDTT: Dana Desa Banyak Dimanfaatkan Golongan Menengah ke Bawah

  • Oleh ANTARA
  • 18 Agustus 2023 - 11:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan pembangunan dengan menggunakan dana desa lebih banyak dimanfaatkan golongan menengah ke bawah di desa.

"Sepanjang dana desa ditransfer pada 2015-2022, proporsi pendapatan 40 persen golongan menengah di desa naik 1,44 persen poin, berikutnya 40 persen golongan bawah naik 0,64 persen poin. Adapun 20 persen golongan atas turun 2,07 persen poin," kata dia dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menanggapi pidato Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8), ia menambahkan sebagai indikator ketimpangan wilayah, Indeks Gini perdesaan tercatat selalu rendah dan berkecenderungan turun.

"Indeks Gini perdesaan turun dari 0,334 pada 2015 menjadi 0,314 pada 2022," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Dana desa, ujarnya, setiap tahun ditransfer ke seluruh desa, sehingga setiap desa di seluruh Indonesia pasti melakukan pembangunan setiap tahun.


"Bandingkan Tahun 2014, persis setahun sebelum dana desa disalurkan, hanya 87 persen desa yang bisa membangun," katanya.

Sejalan dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, Rabu (16/8), ia mengatakan kebijakan ke depan diarahkan untuk memperkuat implementasi SDGs Desa, sesuai arah pembangunan nasional berkelanjutan.

Selain itu, meningkatkan kualitas musyawarah desa, karena sejak 2020 dana desa disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.

Pembelanjaan dana itu, ujarnya sesuai dengan kebutuhan yang dibahas dalam musyawarah desa.

Oleh karena itu, katanya, musyawarah desa berperan strategis untuk menjaga dana desa dibelanjakan secara efisien dan efektif.

"Caranya, penyusunan kegiatan berbasis data 'by name by address' (sesuai nama dan alamat tinggal) pemanfaat, menggunakan e-katalog untuk menyediakan barang dan jasa, serta mengikutsertakan warga dari kelompok marjinal," ujarnya.

Sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau di tingkat nasional, katanya, saat ini sedang disusun pengembangan BUMDes agar mampu mendapatkan sertifikasi pengurangan emisi.

"Itu agar bisa turut serta dalam perdagangan karbon, bahkan masuk ke dalam bursa karbon," demikian Gus Halim.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp593 triliun dalam rentang waktu 2015-2023 guna pemerataan ekonomi dari kawasan desa pinggiran dan daerah terluar.

"Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai Rp593 triliun dari tahun 2015-2023," katanya.

ANTARA

Berita Terbaru