Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tokoh Masyarakat Barito Timur Ungkapkan Sumber PAD yang Belum Digarap Maksimal

  • Oleh Agustinus Bole Malo
  • 04 Oktober 2023 - 18:30 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Tokoh masyarakat Kabupaten Barito Timur, H Supriatna mengungkapkan beberapa sumber pendapatan yang saat ini belum digarap maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Barito Timur. Salah satu sumber PAD yang dimaksud Supriatna yaitu Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.

"Yang pertama masalah Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, dalam pelaksanaannya pemungutan PBB ini belum maksimal karena kalau dulu seingat saya tagihan PBB setiap tahun ada, sehingga sebelum selesai bulan September masyarakat sudah membayar," ujar Supriatna di Tamiang Layang, Rabu, 4 September 2023.

Sedangkan saat ini, lanjut dia, jika wajib pajak tidak berinsiatif datang ke RT atau kepala desa untuk mengambil tagihan pajak maka tidak ada tagihan yang akan sampai ke tangan mereka.

"Saat saya tanya petugas di RT dan desa kenapa tagihan itu tidak sampai ke rumah-rumah warga, mereka beralasan karena tidak ada insentif untuk menagih PBB. Tahun-tahun dulu ada insentif bagi petugas pengantar tagihan pajak namun dalam beberapa tahun belakangan insentif tersebut dihilangkan oleh pemerintah daerah," beber Supriatna.

"Jadi masyarakat yang kurang sadar membayar pajak mereka tidak akan mencari tagihan pajaknya itu, selama ini yang rajin membayar pajak PNS karena merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat serta orang yang mengurus izin, atau wajib pajak yang memang memiliki kesadaran yang tinggi," lanjutnya.

Berikutnya, Supriatna menyebut pelabuhan menjadi sumber PAD lain yang cukup potensial untuk dikembangkan.

"Suatu daerah kalau memiliki pelabuhan dan dimanfaatkan maksimal biasanya daerah itu penghasilannya cukup besar. Seperti kita kan sudah ada pelabuhan umum milik Pemda di Telang Baru dan Perda tentang kepelabuhanan juga sudah disiapkan. Sebenarnya itu kalau dimanfaatkan dengan baik saya rasa PAD kita cukup besar, yang susahnya itu kalau ada konflik kepentingan dari penentu kebijakan," ujarnya.

Kemudian Supriatna juga menyinggung perusahaan daerah atau Perusda yang merupakan lembaga milik pemerintah daerah untuk mencari PAD, misalnya melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk mengelola usaha tertentu.

"Sampai saat ini Perusda kita gak ada yang jalan. Apa pun alasannya Perusda itu harusnya diaktifkan asalkan dijalankan sesuai dengan aturan. Kalau misalkan pejabat yang diangkat orangnya tidak benar dalam bekerja ya harus diganti, harus orang yang benar-benar profesional dalam mengelola Perusda, misalkan kita coba dia gak mampu kita ganti, tapi harus jalan dulu jangan apa-apa sudah curiga mana bisa berhasil," tuturnya.

Terakhir, Supriatna menyebut proses perizinan yang masih berbelit-belit membuat investasi yang masuk terhambat dan PAD dari sektor perizinan tidak terealisasi maksimal.

Berita Terbaru