KKP Hentikan Tujuh Kapal Langgar Aturan di WPPNRI

Oleh ANTARA
13 Oktober 2023 - 12:40 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan tujuh kapal perikanan yang melanggar aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Diduga tujuh kapal tersebut beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan.

“Ada tujuh kapal yang diamankan petugas, dua kapal tidak mengantongi izin, lima kapal mengantongi izin gubernur namun melanggar jalur penangkapan ikan, yakni di atas 12 mil laut," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Adin Nurawaluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan tujuh kapal tersebut diamankan petugas saat patroli pengawasan secara serentak menggunakan Kapal Pengawas (KP) 03 di Selat Karimata, KP Hiu 07 di Perairan Laut Sulawesi, dan KP Hiu 03 di Laut Natuna Utara. Ketujuh kapal tersebut, Kapal Motor (KM) BS IV (30 GT), KM SG (28 GT), KM IB 1 (30 GT), KM MZ 3 (26 GT), KM F 738 (30 GT), KM BL 85 (29 GT), KM AJ (29 GT).

Sebanyak 1,9 ton cumi, tiga ton ikan pelagis (cakalang dan layang), dan 11,5 ton ikan campur diamankan petugas sebagai barang bukti saat penghentian, pemeriksaan, dan penahanan.

“Banyak pelaku usaha yang mengeluh kami tangkap padahal hanya melanggar jalur sedikit saja. Kami tegaskan bahwa zona penangkapan sudah diatur. Kalau kapal beroperasi tidak sesuai zona, kita tidak tahu ikan ini diambil dari mana. Ini yang menyebabkan overfishing (penangkapan ikan yang berlebihan)," kata dia.

Dengan diberlakukan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, katanya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan yang selama ini terjadi di WPPNRI, dapat beralih menjadi penangkapan ikan secara legal, diatur, dan dilaporkan secara bertahap.

Untuk itu, kata dia, pengawasan terhadap kepatuhan zona penangkapan ikan terus diperketat.

Adin mengingatkan untuk pemilik kapal di bawah 30 gross ton (GT) dengan izin daerah ingin menangkap ikan di atas 12 mil laut, pemerintah telah memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan migrasi perizinan berusaha sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 1090/MEN-KP/VII/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

ANTARA

TAGS:

#KKp

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

MK Mulai Gelar Sidang Perdana Perkara PHPU Pileg 2024

29 April 2024 - 15:31 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Senin pagi.

Disdik Kalteng Ingatkan Kekerasan Verbal Termasuk Bentuk Bullying

29 April 2024 - 15:21 WIB

Safrudin menyampaikam selain semua itu ada kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan dan sebagainya.

Jaga Persahabatan NasDem dan Gerindra, Satu Paket Pilkada Kalteng 2024

29 April 2024 - 15:11 WIB

Hal ini dinyatakan dalam Pilkada Kalteng 2024dengan berbekal pencalonan Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh sebagai calon Gubernur Kalteng di DPD Gerindra Kalteng, Minggu, 28 April 2024.

Ginting Buka Kemenangan Pertama Indonesia atas Thailand di Fase Grup

29 April 2024 - 15:00 WIB

Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting membuka kemenangan pertama Indonesia atas Thailand pada laga kualifikasi grup Piala Thomas 2024 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Senin.

Ditjen Imigrasi Permudah Visa Hingga Siapkan Jalur Khusus Sambut WWF

29 April 2024 - 14:50 WIB

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempermudah penerbitan visa hingga menyiapkan jalur khusus untuk kedatangan delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

Kemepora: Acara Nobar Timnas Indonesia Tidak Boleh Dikomersialkan

29 April 2024 - 14:41 WIB

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung acara nonton bareng (nobar) pertandingan semifinal Piala Asia U-23 antara timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan, yang diinisiasi sejumlah pemerintah daerah sepanjang acara tersebut tidak dikomersialkan.

OJK: Transaksi Saham Kalteng Per Februari Capai Rp261,64 Miliar

29 April 2024 - 14:30 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat transaksi saham di wilayahnya per Februari 2024 mencapai Rp261,64 miliar.

Arab Desakkan Investigasi Internasional Kejahatan Israel di Gaza

29 April 2024 - 14:20 WIB

Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen segera pada penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser, menyusul penarikan pasukan pendudukan Israel dari sejumlah wilayah di Jalur Gaza.

TII: Tahap Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Butuh Manajemen yang Baik

29 April 2024 - 14:10 WIB

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbalaksono mengingatkan penyelenggara Pilkada serentak 2024 bahwa tahap penyusunan daftar pemilih membutuhkan manajemen yang baik.

Waketum MUI Soroti Dampak Negatif Judi Online untuk Indonesia

29 April 2024 - 14:00 WIB

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti dampak buruk judionlinfatau daring bagi negara Indonesia.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia