"Fakta yang diungkapkan di atas mengungkapkan dengan jelas pelanggaran PKPU 10/2023 dimaksud. Kami dari DPC Parta Demokrat Katingan sebenarnya tidak mengetahui secara pasti, apa yang menjadi dasar atau alasan KPU Kabupaten Katingan menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi," ungkapnya.

"Pertanyaan kami mengapa waktu penetapan DCS nama yang bersangkutan diloloskan oleh KPU Katingan, namun ketika penetapan DCT malah di TMS-kan," ungkapnya. 

"KPU Kabupaten Katingan tidak memberikan penjelasan yang memadai sehingga dianggap tidak melakukan koordinasin dan klarifikasi terkait hal ini dengan kami, sesuai amanat angka 2 huruf a dan terutama huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1225/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 23 Oktober 2023 dengan Perihal : Calon Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditujukan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia," paparnya.

Dalam perkara Hartadi, yang bersangkutan hanya pernah dipidana dengan ancama 4 tahun, sehingga tidak termasuk dalam pengertian pidana 5 tahun atau lebih dalam PKPU 10 Tahun 2023 jo UU 7 Tahun 2023 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023. 

Namun, lanjut dia, KPU Kabupaten Katingan sepertinya membuat tafsir sendiri berkaitan dengan penerapan pemaknaan ancaman pidana 5 tahun atau lebih dan jeda selama 5 tahun bagi mantan narapidana.

"Bahwa kami perlu mengingatkan bahwa perumusan norma hukum apalagi yang berkaitan dengan hukum pidana harus bersifat rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana yang nyatanya diatur pula dalam regulasi kepemiluan bersifat multi tafsir, misalnya dapat ditambahkan atau dikurangi tergantung selera penyelengara pemilu hal ini bisa digugat secara hukum,"

"Oleh karena itu, dalam permohonan kepada Bawaslu Katingan kami meminta agar Surat Keputusan (SK) Penetapan DCT dan Berita Acara Nomor : 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap batal atau tidak sah dan meminta agar nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi dimasukkan dalam DCT pada SK baru," tambah Muhammad Efendi selaku Ketua didampingi Supri selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Katingan. (ABDUL GOFUR/Y)