HNW juga menolak usulan Pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1445 H yang disampaikan Menag sebesar Rp73,5 juta, naik dari besaran tahun lalu sebesar Rp49 juta-an per jamaah.

"Memang kenaikan biaya haji tidak bisa dihindari karena adanya kenaikan harga layanan di Arab Saudi dan inflasi di dalam negeri. Tapi setidaknya Kemenag perlu mengelola agar tidak terjadi kenaikan biaya yang ekstrem seperti diusulkan itu. Mengacu pada peristiwa tahun yang lalu di mana awalnya Pemerintah mengusulkan BIPIH sebesar Rp69 juta-an, tapi setelah dikritisi dan dibahas bersama komisi VIII DPR RI, bisa turun hingga Rp49 juta-an," ujarnya.

Sebaliknya, dia mengusulkan Kemenag harus mengoreksi dan mengefisiensi tiap komponen Bipih, serta penting untuk mengurangi masa tinggal jamaah haji selama di Arab Saudi dengan beberapa opsi bandar udara untuk meningkatkan intensitas pulang-pergi jamaah.

"Maka BIPIH tahun ini kalaupun ada kenaikan maka kenaikannya tidak memberatkan calon jamaah secara ekstrem, kalaupun ada kenaikan maksimal hanya dengan selisih seperti BIPIH tahun lalu; diusulkan Pemerintah sebesar Rp69 juta-an, bisa turun menjadi Rp49 juta-an. Kini diusulkan Rp73,5 juta, maka BIPIH nanti agar tidak lebih dari Rp53,5 juta. Itu bisa dilakukan dengan melakukan beragam efisiensi dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan terhadap jamaah haji, dan memaksimalkan lobi agar bisa dilakukan pengurangan masa tinggal jamaah selama di Arab Saudi," tuturnya.

Terkait usulan tersebut, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kuota temus mahasiswa studi keislaman di Timur Tengah dengan tetap memperhatikan kompetensi mereka, serta mengkaji kembali usulan biaya haji bersama Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH) Komisi VIII DPR RI.