Dalam kesempatan itu, Pratama juga mendorong agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) semakin diperkuat. Salah satu bentuk penguatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada BSSN untuk melakukan penyidikan.

Dengan demikian, kata dia, ketika BSSN melakukan audit atau melakukan forensik digital, mereka juga memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya masalah yang terjadi.

"Jadi dia juga punya hak untuk menyatakan ini salah, ini bermasalah sehingga ada dampak hukumnya atau ada konsekuensi hukumnya yang membuat insiden kebocoran data pribadi yang terjadi di penyelenggara sistem elektronik itu tidak seperti sekarang," ujar dia.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyatakan proses pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 untuk kepentingan pemungutan suara tidak terganggu dengan isu dugaan kebocoran data pemilih di sistem milik KPU.

"Untuk kepentingan pencetakan data pemilih untuk pemungutan suara, dalam kondisi aman dan tidak terganggu," kata Idham dalam diskusi yang sama.

Terkait dugaan kebocoran data pemilih, Idham belum dapat memastikan secara detil terkait kebocoran tersebut, termasuk apakah itu terkait Pemilu Serentak 2024 atau data pemilih dari pemilu sebelumnya.

"Kami belum bisa pastikan (terkait kebocoran data). Saat ini, gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU masih bekerja," imbuhnya.

Dia juga belum bisa memastikan kapan hasil penelusuran atau forensik digital tersebut akan disampaikan ke publik.

"Ya, prinsipnya, (kalau penelusurannya) selesai, kami akan sampaikan kepada publik," katanya.

ANTARA