Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.

Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp72,8 triliun.

Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp26,7 triliun, dan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp40,6 triliun.

“Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun,” ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, anggaran pembangunan IKN dari non-APBN ditargetkan mencapai 80 persen. OIKN optimistis target tersebut akan tercapai, terutama dari investor yang menanamkan modal jangka panjang.

"Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi," kata Kepala OIKN Bambang Susantono, Senin (1/1).

ANTARA