Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Empat Pejabat Katingan Tidak Lolos Tes Urin

  • Oleh Hairul Saleh
  • 06 Mei 2016 - 16:15 WIB

BORNEONEWS. Kasongan - Berdasarkan hasil tes urine terhadap ratusan pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan beberapa waktu lalu, ada empat pejabat yang tidak lolos tes alias dinyatakan positif.

"Bekaitan dengan tes urin tersebut, semua berjalan baik. Memang ada empat yang dinyatakan positif, namun indikasi sebagai pemakai itu tidak bisa dibuktikan," kata Kapolres Katingan AKBP Tato Pamungkas Suyono, Jum'at (6/5), via telepn seluler.'

Menurut Kapolres, empat ASN tersebut memang mengkonsumsi obat-obat yang mengandung amphetamine. Itu sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit serta dibuktikan adanya resep-resep dokter. 

"Sementara ASN yang kemarin belum menjalani tes urin kemarin, sudah ada datang ke Mapolres. Hasilnya kemarin negatif semua,' sebutnya.'

"Kami sangat mengapresiasi adanya tes urin di jajaran Pemkab Katingan. Kegiatan ini sangat baik sekali, karena pemerintah daerah mendukung dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba," timpalnya.

Pelaksaan tes urin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, lanjut Tato, menujukan komitmen bersama melalui instansi masing-masing untuk bersih-bersih diri sebelum membersihkan masyarakat dari bahaya narkoba.

Terpisah, Sekda Katingan Nikodemus mengingatkan kepala SKPD, bagi semua ASN yang tidak sempat ikut tes urine terutama yang masuk dalam daftar, mohon diingatkan lagi.

Apabila melewati batas waktu tanggal 7 Mei nanti, maka dia harus menjalani tes urine dan tes darah mandiri di RSUD Mas Amsyar Kasongan. "Jika sebelum tanggal itu, tes urine di Polres, juga mandiri. Namun, Polres hanya melayani hingga 7 Mei saja," tegas Sekda.

Terkait pelaksanaan res urine berikutnya bagi pegawai di SKPD, kecamatan dan kelurahan, menurut Nikodemus, akan ditentukan kemudian hari. "Apakah tahun ini atau 2017 nanti, saya masih tidak tahu karena itu kebijakan pimpinan. Bupati sudah menerima Surat Mendagri yang mewajibkan seluruh ASN dan perangkat pemerintah daerah lainnya untuk menjalani tes urine," pungkasnya. (HAIRUL SALEH /m)

Berita Terbaru