Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

PBB Sebut Upaya Israel Ubah Komposisi Jalur Gaza 'Harus Tegas Ditolak'

  • Oleh ANTARA
  • 13 Januari 2024 - 22:00 WIB

BORNEONEWS, Washington - Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Jumat mengatakan upaya apapun oleh Israel untuk mengubah susunan Jalur Gaza " harus tegas ditolak".

“Kami sangat khawatir dengan pernyataan baru-baru ini dari para menteri Israel mengenai rencana untuk mendorong perpindahan massal warga sipil dari Gaza ke negara ketiga, yang saat ini disebut ‘relokasi sukarela’,” kata Martin Griffiths kepada Dewan Keamanan mengenai situasi kemanusiaan di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina.

"Pernyataan ini meningkatkan keprihatinan besar mengenai kemungkinan perpindahan masal paksa atau deportasi penduduk Palestina dari Jalur Gaza, sesuatu yang dilarang keras berdasarkan hukum internasional. Segala upaya untuk mengubah komposisi demografi Gaza harus ditolak dengan tegas,” katanya.

Beberapa negara telah menawarkan diri untuk menampung warga sipil yang ingin meninggalkan Gaza untuk menyelamatkan diri, kata Grifftih. "Saya ingin menekankan bahwa setiap orang yang keluar dari Gaza harus diizinkan untuk kembali, seperti tuntutan hukum internasional.

Griffiths mengatakan situasi di Gaza tetap “mengerikan” karena operasi militer Israel yang “tanpa henti” terus berlanjut. “Tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kehidupan manusia yang bermartabat hampir mustahil.”

Dia menegaskan kembali tuntutannya untuk gencatan senjata dan agar Dewan mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perang.

Sementara itu asisten kepala kantor hak asasi manusia Ilze Brands Kehris mengatakan situasi mengerikan dan penderitaan besar di Gaza “dapat dicegah dan diperkirakan,” dan telah diperingatkan selama berminggu-minggu.

Dia mengatakan pengungsian besar-besaran di Gaza dimulai pada 12 Oktober ketika pemerintah Israel memerintahkan warga Palestina di utara Wadi Gaza untuk mengosongkan rumah mereka dan pergi ke selatan.

"Sementara Israel mengatakan bahwa perintah evakuasi tersebut untuk keamanan warga sipil Palestina, yang tampaknya hanya membuat sedikit ketentuan untuk memastikan relokasi tersebut mematuhi hukum internasional.

“Evakuasi paksa seperti itu, yang tidak memenuhi syarat sahnya, berpotensi menjadi pemindahan paksa, dan adalah kejahatan perang,” kata Kehris.

Berita Terbaru

Perayaan Paskah Nasional Momentum Tingkatkan Toleransi

Perayaan Paskah Nasional Momentum Tingkatkan Toleransi

  • 27 April 2024 - 16:00 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya Buka Musorkot KONI

Pj Wali Kota Palangka Raya Buka Musorkot KONI

  • 27 April 2024 - 15:50 WIB
Kanwil Kemenkumham Kalteng Gelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60 Tahun

Kanwil Kemenkumham Kalteng Gelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60 Tahun

  • 27 April 2024 - 15:40 WIB
Perdagangan RI-Swiss Meningkat Pasca Indonesia-EFTA CEPA

Perdagangan RI-Swiss Meningkat Pasca Indonesia-EFTA CEPA

  • 27 April 2024 - 15:30 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya: Sinergi Antar OPD Harus Solid

Pj Wali Kota Palangka Raya: Sinergi Antar OPD Harus Solid

  • 27 April 2024 - 15:20 WIB
Video Perempuan Bugil di Sampit Tersebar di Media Sosial

Video Perempuan Bugil di Sampit Tersebar di Media Sosial

  • 27 April 2024 - 15:11 WIB
Anggota DPRD Kalteng Dorong Upaya Maksimal Pemda Gali Potensi Wisata

Anggota DPRD Kalteng Dorong Upaya Maksimal Pemda Gali Potensi Wisata

  • 27 April 2024 - 15:00 WIB
Bank Indonesia Apresiasi Batik Malam Sawit di Pameran IBSE 2024

Bank Indonesia Apresiasi Batik Malam Sawit di Pameran IBSE 2024

  • 27 April 2024 - 14:50 WIB
Hingga Hari Kelima, 134 Masyarakat Mendaftar PBK Tahap 2

Hingga Hari Kelima, 134 Masyarakat Mendaftar PBK Tahap 2

  • 27 April 2024 - 14:40 WIB
PDIP dan NasDem Kemungkinan Besar Usung Wiyatno Jadi Bupati Kapuas, Karena Hal Ini

PDIP dan NasDem Kemungkinan Besar Usung Wiyatno Jadi Bupati Kapuas, Karena Hal Ini

  • 27 April 2024 - 14:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri