BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah, Tute Lelo menyatakan, bantuan sapi ternak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk wilayah Kalteng masih membingungkan.

"Jumlahnya terus berubah, kita bingung. Sebelumnya ditetapkan 2.500 ekor, kemudian berubah lagi. Sampai saat ini, kita belum tahu berapa jumlah bantuan yang akan diterima tahun 2016 ini," ungkap Tute Lelo kepada Borneonews, Rabu (18/5/2016).

Kondisi itu sudah terjadi sejak 2015. Saat itu Kalteng mendapat bantuan 1.500 ekor sapi Brahmancros. Tapi, sampai tahun kalender berakhir, bantuan tersebut tidak kunjung datang. Padahal, sejumlah peternak di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" yang tercatat akan menerima bantuan telah mempersiapkan diri dengan baik. Mulai dari membangun kandang komunal hingga mempersiapkan sarana penunjang lainnya.

"Petani sudah enggan apabila mendengar bantuan ternak sapi. Karena yang sudah buat kandang justru tidak dapat bantuan. Ini karena revisi (program) baru jalan, eh sudah ada revisi lagi," geram Tute.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rawing Rambang yang menyatakan program integrasi sawit-sapi sebelumnya berada di bawah Dirjen Perkebunan, namun saat ini justru berada di Dirjen Pertanian.

"Akibat hal tersebut, sapi tidak berada di perkebunan sawit masyarakat karena yang menerima bantuan sapi tidak memiliki kebun sawit. Artinya, program integrasi sawit-sapi di Kalteng tidak tepat sasaran," tutur Rawing.

Rawing menilai, permasalahan utama dari integrasi sawit-sapi adalah adanya ego sektoral di pihak Kementerian Pertanian. Dia berharap, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, sebelumnya telah mempertimbangkan kesulitan pelaksanaannya di daerah.

"Sayang kalau integrasi sawit-sapi tidak berjalan, karena sebelumnya kita sudah berhasil. Saat ini, masyarakat pemilik kebun sawit di Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur masih mengharapkan adanya bantuan sapi," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/N).