Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Warga masih Terkendala Evaluasi Perda APBD Barito Utara 2024, Simak...

  • Oleh Ramadani
  • 15 Maret 2024 - 21:40 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Setelah melalui proses panjang sejak tahun 2023, pembayaran pembebasan lahan pelebaran jalan nasional dari simpang depan Politeknik Muara Teweh (Poltek) hingga ke simpang Bandara baru Haji Muhammad Sidik (HMS) sepanjang 6.150 meter, di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru pada tahun 2024 ini  akan direalisasikan. 

“Pembayaran pembebasan lahan pelebaran jalan dari depan Politeknik Muara Teweh sampai ke simpang Bandara baru Haji Muhammad Sidik, Insya Allah akan dibayarkan pada tahun anggaran 2024 ini,” kata Kepala Dinas Perkimtan Barito Utara, H Fery Kusmiadi didampingi Kabid Pertanahan Ari Sudarta Jumat 15 Maret 2024 di Muara Teweh.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini pihaknya masih menunggu DPA, karena evaluasi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Barito Utara dari Provinsi Kalteng belum selesai.

Fery Kusmiadi mengatakan, pembayaran ganti rugi lahan ini merupakan tahapan terakhir, sejak awal penetapan lokasi (Penlok) pada Juni 2023 lalu. 

Kemudian, kata dia, dilakukan pengkajian lagi untuk penetapan harga ganti rugi atau ganti untung oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dan sekarang sudah selesai.

“Sehingga bila DPA sudah diterima, maka akan ditindak lanjuti dengan sosialisasi harga ganti rugi lahan kepada para pemilik lahan, dan bila disepakati dengan harga yang disampaikan maka proses selanjutnya adalah pembayaran,” kata H Fery. 

Sebelumnya, sempat disampaikan bahwa pelaksanaan pembayaran pembebasan lahan atau ganti rugi akan dilaksanakan di tahun 2023 mengingat sisa waktu batas akhir SPJ keuangan pada 27 Desember 2023 tidak bisa dilaksanakan.

Sehingga, dijadwalkan pembayaran di tahun 2024 akan tetapi untuk pembayaran di tahun 2024 ini masih terkendala DPA yang belum diterima karena evaluasi Perda APBD tahun 2024 belum selesai dari Pemprov Kalteng. 

"Intinya bahwa Pemkab Barito Utara melalui Disperkimtan komitmen untuk percepat proses pembayaran. Jadi tak ada keinginan kami untuk mengulur-ulurkan waktu pembayaran yang merupakan hak milik warga pemilik lahan,” kata Fery Kusmiadi.

Fery menambahkan, proses pembayaran dilakukan setelah pelepasan hak selesai dan setelah berbagai diskusi untuk sosialisasi penyampaian harga dan pembayaran ganti kerugian dilaksanakan tahun anggaran 2024 ini.(RAMADHANI/j)

Berita Terbaru