Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Realisasi Pendapatan Daerah Kalteng Meningkat

  • Oleh Donny Damara
  • 25 Maret 2024 - 15:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 dengan agenda mendengarkan LKPj Gubernur akhir tahun anggaran 2023 juga menyampaikan terkait pengelolaan keuangan daerah Kalteng.

Edy mengatakan, adapun terkait pengelolaan keuangan itu yaitu mengenai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer.

"Realisasi PAD Kalteng tahun 2023 yakni sebesar Rp 6,730 Triliun atau terealisasi 101,96 persen dari target yang ditetapkan Rp 6,601 Triliun," kata Edy, Senin, 25 Maret 2024.

Edy menambahkan, apabila diperinci lebih lanjut, realisasi PAD Kalteng sampai tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 2,589 Triliun lebih atau 106,48 persen dari target yang ditetapkan Rp 2,432 Triliun lebih.

Kemudian, Edy mengungkapkan untuk dana transfer terealisasi sebesar Rp 4,128 Triliun lebih atau terealisasi 99,17 persen dari target sebesar Rp 4,162 Triliun lebih.

"Sedangkan, lain-lain PAD yang Sah realisasinya yaitu sebesar Rp 11,891 Miliar lebih atau 201,36 persen dari target Rp 5,905 Miliar lebih," ujarnya.

Edy menuturkan, realisasi dari penggunaan anggaran tersebut selalu mengedepankan makna efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

Penggunaan anggaran APBD disesuaikan dengan rencana program prioritas dan kegiatan yang telah diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing, sesuai tupoksi urusan yang ada.

Selanjutnya, laporan PAD dan Penggunaan APBD 2023 bisa dilihat pada LKPj Tahun 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pidato pengantar Gubernur Kalteng tentang LKPj Akhir Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, perlu digaris bawahi dalam LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, untuk pelaporan keuangan masih bersifat makro dan belum final, sebab pada saat ini laporan keuangan masih dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Berita Terbaru