Perusahaan Diminta Bayar THR Minimal 7 Hari Sebelum Lebaran

Oleh Ramadani
27 Maret 2024 - 20:20 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disnakertranskop UKM) Barito Utara M Mastur mengatakan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh atau pekerja merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja atau buruh. Pembayaran THR ini wajib dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Mastur mengatakan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan. Pembayaran THR Keagamaan ini berdasarkan surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Menurut Mastur, pemberian THR keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan yaitu THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Kemudian, pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Untuk besaran THR keagamaan diberikan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih. diberikan sebesar satu bulan upah.

Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan, secara menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja 12 kali satu bulan upah.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sesuai dengan, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang satu bulan upah diterima tiap bulan selama masa kerja.

Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

“Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana nomor 3 (tiga) di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut,” kata Mastur.

Mastur juga menegaskan, bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Lebih lanjut Mastur mengatakan, dalam surat edaran Menteri tersebut dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah, bagi pengusaha mengupayakan agar perusahaan membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam surat edaran Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI tersebut juga menghimbau perusahaan agar membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI itu juga dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2024 yang terintegrasi melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id. (RAMADHANI/j)

TAGS:

#Tunjangan Hari Raya #THR

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Jokowi Perkenalkan Prabowo pada Pemimpin Baru Singapura

29 April 2024 - 23:40 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih Indonesia, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong serta penerusnya, Wakil PM Lawrence Wong.

Performa Marquez Bersaudara di GP Spanyol Tuai Pujian

29 April 2024 - 23:30 WIB

Kinerja Marc Marquez dan Alex Marquez yang berhasil finis posisi dua dan empat pada MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez pada Minggu (28/4) menuai apresiasi dari Federal Oil selaku sponsor tim Gresini Racing.

Mentan Dorong Industri Ternak Unggas Kecil Dapat Maju

29 April 2024 - 23:20 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong pertumbuhan industri ternak unggas kecil dan menengah agar dapat maju dan berkembang menjadi usaha besar sehingga bisa berkontribusi dalam memasok kebutuhan perunggasan nasional.

DPRD Barito Utara Sampaikan Rekomendasi pada Sidang Paripurna II

29 April 2024 - 23:11 WIB

Usai menggelar rapat paripurna I, penyampaian raperda tentang pengelolaan persampahan, DPRD Barito Utara melanjutkan rapat Paripurna II dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Barito Utara terhadap LKPj Bupati Barito Utara tahun 2023 di gedung DPRD, Senin, 29 April 2024.

Debut Ruzana Pastikan Indonesia ke Perempat Final Piala Uber

29 April 2024 - 23:01 WIB

Tunggal putri Ruzana yang melakukan debut Piala Uber memastikan tempat Indonesia dalam perempat final Piala Uber 2024 setelah menang 21-10, 21-12 dalam tempo 21 menit atas Tracy Naluwooza.

DPRD Barito Utara Gelar Rapat Paripurna I terkait Penyampaian Raperda Pengelolaan Sampah

29 April 2024 - 22:50 WIB

DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat paripurna I dalam rangka penyampaian pidato Bupati Barito Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan persampahan, di gedung DPRD setempat, Senin, 29 April 2024.

DJPb Kalteng: APBN 2024 Optimalkan Momentum Pemulihan Ekonomi

29 April 2024 - 22:40 WIB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng menegaskan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun ini dioptimalkan untuk pemulihan ekonomi.

Pemkab Barito Utara Gelar Rakor Optimalisasi Lahan Rawa

29 April 2024 - 22:30 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Lahan Rawa, Pompanisasi dan Pertambahan Areal Tanam (PAT) padi tahun 2024 di aula Setda lantai I, Senin, 29 April 2024.

DPW PKB Siap Dukungan Nadalsyah

29 April 2024 - 22:20 WIB

Anggota BPD se-Barito Utara Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD

29 April 2024 - 22:10 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota Badan Musyawarah Desa (BPD) di Kabupaten Barito Utara, di aula BappedaLitbang Muara Teweh, Senin, 29 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia