EU Kutuk Veto Rusia terhadap Draf Resolusi DK PBB Terkait Sanksi Korut

Oleh ANTARA
29 Maret 2024 - 23:50 WIB

BORNEONEWS, Moskow - Uni Eropa (EU) mengutuk keras veto Rusia terhadap draf resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang diajukan AS untuk memperpanjang mandat kelompok pengawas sanksi bagi Korea Utara hingga 30 April 2025.

EU meminta agar Rusia meninjau ulang keputusannya itu.

"Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mengutuk keras penggunaan veto oleh Federasi Rusia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini yang menghalangi perpanjangan mandat Panel Ahli Komite Sanksi PBB 1718 DPRK," kata utusan EU di PBB dalam pernyataan yang dirilis, Kamis, 28 Maret 2024.

DPRK atau Democratic People's Republic of Korea adalah nama resmi Korea Utara.

Utusan tersebut menuding langkah Moskow itu sebagai upaya menutupi kerja sama industri militernya dengan Korut, dan mendesak Rusia mempertimbangkan lagi keputusannya dan "terus bekerja sama dengan PBB dan negara-negara anggotanya dalam resolusi terkait DPRK".

Panel ahli PBB tersebut dibentuk pada 2009 untuk membantu Komite 1718 DK PBB mengawasi pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepada Korut dan mencegah penguasa negara itu "terus mengembangkan program nuklir dan rudal yang berbahaya".

Duta Besar Rusia di PBB Vassily Nebenzia pada Kamis mengatakan bahwa Moskow tidak mendukung resolusi itu karena sanksi terhadap Korut terbukti tidak efektif dan hanya menyengsarakan rakyat biasa di negara itu.

Rusia mengusulkan peninjauan secara menyeluruh terhadap panel tersebut, tetapi negara-negara Barat tidak menyetujuinya, katanya.

Moskow berkali-kali membantah tudingan adanya kerja sama Rusia-Korut dalam industri senjata ilegal dengan menyebutnya sebagai tuduhan tidak berdasar.

Moskow juga mengatakan bahwa Rusia sangat mematuhi semua resolusi DK PBB.

Sumber: Sputnik/ANTARA

TAGS:

#Uni Eropa #Korut #Rusia #DK PBB

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pelepasan Siswa Kelas XII SMAN 5 Palangka Raya: Pelepasan bukan Pembebasan

29 April 2024 - 05:00 WIB

Pelepasan tidak identik dengan pembebasan. Justru pelepasan adalah pemberian kesempatan untuk bersiap untuk menghadapi perubahan yang lebih besar di kancah berikut. Oleh karena itu, tetap menguatkan karakter mulia adalah suatu keniscayaan.

Diguyur Hujan Lebat, Sejumlah Ruas Jalan di Sampit Terendam Banjir

29 April 2024 - 04:49 WIB

Hujan lebat disertai angin kencang dan petir mengguyur Sampit, ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)membuat sejumlah ruas jalan terendambanjir, Senin dini hari, 29 April 2024.

OJK Terbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2024

29 April 2024 - 04:00 WIB

Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024) dalam rangka penguatan pengawasan dan penanganan permasalahan Perbankan.

Wagub Kalteng Ajak Peran Paguyuban Bangun Kalteng

29 April 2024 - 03:00 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengajak paguyuban di Kalteng ikut berperan dalam pembangunan daerah.

Ini Komoditas Impor Utama Kalteng Selama Februari

29 April 2024 - 02:00 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro mengatakan bahwa komoditas utama impor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 berupa mesin ekstraksi minyak/lemak pada kelompok mesin/pesawat mekanik.

Ingin Ikut Lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah, Perhatikan ini

29 April 2024 - 01:00 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng membuka lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah dengan total hadiah mencapai Rp50 juta.

PBB: Perlu 14 Tahun Bersihkan Reruntuhan di Gaza

28 April 2024 - 23:59 WIB

Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mungkin dibutuhkan waktu 14 tahun untuk membersihkan reruntuhan di Jalur Gaza, yang dibombardir dan dihancurkan oleh rezim Israel.

Wabup Kotim Minta Masyarakat Tak Sebarkan Video Viral Asusila Pelajar

28 April 2024 - 23:50 WIB

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) meminta masyarakat tidak menyebarkan video asusila pelajar di Sampit yang akhir-akhir ini viral.

10 Guru Penggerak di Kotim Diangkat Menjadi Kepala Sekolah, 5 Orang Jadi Pengawas

28 April 2024 - 23:40 WIB

Sebanyak 10 guru penggerak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah diangkat menjadi kepala sekolah dan 5 guru penggerak diangkat menjadi pengawas.

Disdik Kalteng Harap Mars dan Hymne Tingkatkan Semangat Pelajar !

28 April 2024 - 23:30 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng berharap lomba mars dan hymne pelajar berkah nantinya dapat meningkatkan semangat pelajar.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia