Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Lamandau Optimistis Bisa Genjot Realisasi Penyerapan Anggaran

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 15 Juni 2016 - 14:40 WIB

BORNEONEWS, Lamandau - Realisasi dan penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau masih jauh dari target. Sampai 31 Mei 2016, prosentase penyerapan keuangan masih di angka 23,88 persen, sedangkan untuk fisik, 24,66 persen. Pemkab optimistis bisa genjot realisasi penyerapan anggaran.

"Kami optimistis, Juni 2016 ini pemkab bisa mengejar ketertinggalan. Sesuai target triwulan II (akhir Juni) nanti tembus 50 persen. Kami optimistis, untuk belanja, realisasi keuangan maupun fisiknya bisa meningkat signifikan, setidaknya dapat mendekati target yang ditetapkan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamandau, Muriadi, Selasa (14/6/2016).

Sesuai ketentuan, baik realisasi maupun penyerapan anggaran hingga akhir Mei 2016 harus bisa mencapai 40 persen. Artinya, jika dilihat dari faktanya, setidaknya ada selisih 15 persen lebih target realisasi dan penyerapan anggaran yang tidak terkejar hingga Mei lalu.

Namun, diketahui pula pencapaian Pemkab Lamandau tersebut tergolong cukup baik dibanding daerah lainnya, dan bahkan terbukti masih masuk prosentase realisasi terbesar ke-4 di Kalteng.

Menurut Muriadi, optimistisnya tersebut bukan tanpa alasan, mengaca kebiasaan tahun lalu, akhir triwulan II mitra kerja pemerintah biasanya sudah menggenjot pelaksanaan pekerjaan. Sehingga, sambungnya, penyerapan anggaran biasanya naik signifikan.

"Selain itu, faktanya bisa kita lihat pula saat ini, sudah banyak pekerjaan dengan anggaran cukup besar yang sudah atau bahkan baru mulai, utamanya pekerjaan fisik dan infrastruktur. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi penyerapan anggaran," bebernya.

Namun demikian, Muriadi juga memastikan, meskipun masih terus mengejar ketertinggalan penyerapan anggaran, Pemkab Lamandau akan tetap mengedepankan azas kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.

"Azas kehati-hatian tetap kita kedepankan, untuk pembayaran pekerjaan di atas Rp2 miliar, kita tetap melibatkan auditor BPKP untuk melakukan review. Sedangkan untuk pembayaran di bawah Rp2 miliar, review akan dilakulan oleh Inspektorat," kata Kepala Bappeda Lamandau, Muriadi. (HENDI NURFALAH/N).

Berita Terbaru