BORNEONEWS,Kasongan - Bupati Ahmad Yantenglie mempertanyakan data organisasi penerima hibah dari pemda setempat. Pasalnya tidak jarang organisasi di daerahnya yang tidak mendapatkan dana bantuan hibah tersebut.

"Kepada pihak Bagian Kesra Setda Katingan, tahu nggak sih berapa jumlah organisasi yang rutin setiap tahun menerima bantuan hibah ini" tanya Bupati Ahmad Yantenglie saat memimpin rapat terkait bantuan hibah di ruang rapat bupati setempat, Kamis (30/6/2016).

Pasalnya, kata Bupati tidak jarang organisasi khususnya yang induk masih tertinggal setiap tahun sebagai penerima hibah itu.

"Saya malam tadi diproses terkait hibah ini. Memang bantuan hibah ini atas dasar permohonan. Bahkan meski permohonan sudah disampaikan ada saja yang tidak sampai berkasnya itu ke Bagian Kesra," katanya.

Bupati mengatakan ada organisasi yang masuk agenda-agenda daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Namun anehnya pihak Kesra tidak memiliki agenda terkait hal itu. Misalnya Pesparawi dan Festival Tandak.

"Jadi asumsi yang kita pakai adalah organiasai induk. Saya bingung ada Karang Taruna, misalnya desa a, b dan c yang minta dana hibah pemda itu. Kalau Karang Taruna desa kan ada ADD desa. Bisa juga dari KONI menyentuh ke situ. Ini yang saya heran. Sampai kelompok pengajian juga mengajukan bantuan hibah ini," katanya.

Hal ini dilakukan agar dana hibah yang keluar dari Pemda Katingan ini betul-betul terarah. "Yang jelas dana hibah itu disalurkan untuk organisasi kabupaten dulu, kemudian organisasi induk, kemudian dari yang induk ini memuat ke anak-anaknya," katanya.

Selain itu Bupati menyoroti masalah dana hibah terkait Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). "Saya berharap Jamkesda harus hati-hati dan profesional. Sebab dalam pelayanan kesehatan itu tidak sedikit pula masyarakat yang ditanggung oleh BPJS," katanya.

Menurut Bupati di Katingan masyarakatnya yang ditanggung BPJS ini mencapai 21 ribu jiwa. "Yang saya protes bukan daftar nama di BPJS itu, tapi kartu BPJS-nya, sebab tidak jarang warga yang sudah lama mendaftar tapi kartunya belum dikeluarkan sehingga masyarakat yang dirugikan,".

Karena hal tersebut BPJS di Katingan tidak full sesuai permintaan BPJS. "Dan kalau untuk Jamkesda kita sejauh ini masih tinggi, namun sekali lagi harus hati-hati jangan sampai terjadi tumpang tindih antara BPJS dan Jamkesda ini," imbuhnya. (ABDUL GOFUR/m)