BORNEONEWS, Pulang Pisau - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) akan mengadakan inspeksi mendadak, Senin (11/67/2016), di kantor-kantor seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemkab Pulpis akan memastikan para Aparat Sipil Negara (ASN) tidak memperpanjang liburan. Jangan sampai menambah liburan Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriyah, dan cuti bersama, yang seluruhnya berjumlah sembilan hari.

'kami akan pastikan, mana-mana saja instansi yang tidak disiplin dan mana-mana saja orang yang suka menambah libur. Semua PNS harus masuk kantor lagi Senin depan, ' kata Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Afiadin Husni, Senin (4/7/2016).  .

Kedisiplinan jam masuk kerja kata Sekda Pulang Pisau, Afiadin Husni, wajib ditaati setiap pegawai negeri, karena memang sesuai sumpah jabatan dan kewajibannnya. Apalagi tahun ini cukup banyak program kerja yang masih menanti penyelesaian dari semua instansi untuk bisa bersama-sama dituntaskan. 'Kami harapkan semua pegawai negeri di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau bisa ikut bahu membahu menyelesaikannya program yang kita laksanakan.'

Afiadin Husni berharap pada hari aktif kerja nanti seluruh PNS bisa  kembali  bekerja berdasarkan surat edaran yang disampaikan sebelumnya. Terutama pada instansi yang selama ini dinilai punya program yang punya banyak afiliasi kepentingan publik. Jangan sampai nantinya keterlambatan pelayanan terjadi dan dikeluhkan masyarakat.

"Cuti bersama yang cukup panjang diharapkan tidak ditambah-tambah lagi oleh PNS. Seluruh PNS di jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau agar menaati surat edaran yang disampaikan hari masuk kerja, kembali aktif Senin (11/7/2016)," kata Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Afiadin Husni, Senin (4/7/2016). 

Menurut Sekda Pulang Pisau, Afiadin Husni, sebagai abdi negara, setelah melewati cuti bersama, PNS sudah seharusnya langsung bisa bekerja kembali menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi prioritas, terutama mereka yang bekerja di bidang pelayanan publik.

Afiadin Husni berharap pada hari aktif kerja nanti seluruh PNS bisa  kembali  bekerja berdasarkan surat edaran yang disampaikan sebelumnya. Terutama pada instansi yang selama ini dinilai punya program yang punya banyak afiliasi kepentingan publik. Jangan sampai nantinya keterlambatan pelayanan terjadi dan dikeluhkan oleh masyarakat. (JAMES DONNY/N).