BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pembangunan terminal kendaraan angkutan darat antarkabupaten antarprovinsi (AKAP) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), ternyata masih hanya sekadar wacana belaka, atau jalan di tempat. 

Sejak digulirkan pada 2014, wacana terminal Kelas A tersebut belum juga terlihat ada tanda-tanda akan mulai dibangun, atau dianggarkan dana pembangunannya. Sedangkan satu-satunya terminal kendaraan angkutan milik daerah, Terminal Natai Suka, mulai 2017 akan diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah provinsi.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kobar Petrus Rinda mengungkapkan, lahan untuk pembangunan terminal angkutan darat AKAP di Kobar sudah tersedia. Lokasinya terletak di sekitar Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Namun lahan seluas sekitar empat hektare tersebut belum bisa digunakan lantaran proses jual-beli lahan dengan pihak pemilik hingga kini belum dilakukan.

"Lahannya sudah ada. Luasnya sekitar empat hektare. Letaknya, kalau dari arah Pangkalan Bun itu di sebelah kanan sebelum jembatan. Tapi kita masih belum bisa gunakan lahan itu. Karena itu masih milik warga dan sama sekali belum ada anggaran untuk menyelesaikan proses jual-belinya," ujar Petrus Rinda, Senin (18/7/2016).

Petrus Rinda mengakui, butuh anggaran tak sedikit untuk menyelesaikan proses jual-beli lahan itu, yakni mencapai sekitar Rp20 miliar. Lantaran harga tanah lahan itu per meternya dipatok dengan harga tinggi oleh pemiliknya, sebesar sekitar Rp500 ribu per meter. 

Ia berharap daerah segera mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan terminal Kelas A tersebut. Karena apabila berlarut-larut tak diselesaikan, anggaran yang dibutuhkan itu dikhawatirkan bakal bertambah nilainya. Karena tidak menutup harga tanah lahan itu, mengalami kenaikan di tahun-tahun mendatang.

"Diperkirakan butuh sekitar Rp20 miliar. Tapi bisa jadi di tahun-tahun mendatang nilainya bertambah. Karena harga tanah naik. Itu hanya untuk lahan saja. Belum termasuk untuk pembangunannya. Dari 2014 lalu sudah saya ajukan anggaranya. Tapi sampai sekarang belum juga dianggarkan. Sedangkan Lamandau saja terminalnya sudah jadi dan beroperasi,' katanya.

Selain karena harga tanah yang dikhawatirkan akan naik, pentingnya penyegeraan anggaran dan realisasi pembangunan terminal Kelas A AKAP ini juga dilatari oleh adanya rencana pengambilalihan pengelolaan Terminal Kelas C Natai Suka oleh pemerintah provinsi. 

Dengan kata lain, apabila pemerintah daerah tidak segera membangun terminal AKAP tersebut, maka di tahun-tahun mendatang Kobar akan menjadi kabupaten cukup besar yang tidak memiliki terminal angkutan darat yang bisa dikelola sendiri. (RADEN ARYO/m)