BORNEONEWS, Sampit -Jelang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Jainudin Karim menegaskan tak ingin kecolongan munculnya anggaran atau program siluman. 

Dia meminta kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyusun pengusulan anggaran secara mendetail.

'Makanya kami tetap meminta dipersiapkan draf rencana kerja anggaran (RKA) sebelum waktu pembahasan dilaksanakan, agar tidak mengalami keterlambatan pembahasan,' kata dia, saat dihubungi, Minggu (27/11/2016).

Menurutnya, SKPD tidak dapat membelanjakan anggarannya tanpa kesepakatan DPRD. Jika hal itu terjadi, maka anggaran yang digunakan telah menyalahi aturan dan bisa dikenakan tindak pidana.

'SKPD tidak diberi kewenangan menggunakan anggaran tanpa pembahasan di DPRD. Jadi segala program harus melalui persetujuan DPRD,' ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu meminta draf RKA SKPD dalam APBD 2017 harus dibuat secara cermat sebelum disodorkan ke DPRD untuk kembali dibahas bersama di tingkat komisi dan badan anggaran.

Pihaknya tidak menginginkan adanya RKA yang tidak jauh berbeda dengan saat pembahasan APBD 2016. Menurut dia, SKPD harus berpikir kreatif tentang program yang layak dengan waktu yang tidak terlalu lama.

'SKPD itu eksekutor. Mereka yang mengetahui semua anggaran, adapun DPRD hanya mengoreksi dan menambahkan program lain hasil dari reses di lapangan,' jelas dia.

Jainudin juga berharap agar SKPD tidak banyak memprogramkan agenda yang sifatnya seremoni. Dia berharap agar program nanti lebih pada pembangunan infrastruktur serta pembenahan pelayanan publik lainnya.

Sementara itu Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi memastikan dalam RKA RAPBD 2017 tidak akan ada proyek siluman. Sebab, SKPD juga memahami bahwa semua semua program harus melalui pembahasan dan persetujuan lembaga legislatif.

'Tidak mungkin ada program siluman. Keterlambatan menyerahkan dokomen RKA ke DPRD karena masih dalam tahap pemantapan, dan baru saja selesai penyusunannya,' jelas dia. (RIFQI/m)