OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) kali ini punya hajatan.  Yaitu melakukan survey terhadap kepatuhan para penyelenggara negara atau institusi publik terhadap berbagai regulasi dan standar-standar pelayanan publik.

Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi dan mengontrol  penyelenggara negara dalam memberi pelayanan kepada publik.  Dalam surveinya, ORI menemukan banyak pejabat tidak mengindahkan kaidah-kaidah pelayanan publik yang disyaratkan oleh UU nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. 

Secara nasional, penyelenggara layanan publik mencapai 2000-an unit.  Tetapi mayoritas, tidak bisa memberikan pelayanan secara baik, karena tidak mengindahkan standar yang telah ditentukan.

Kepala ORI Perwakilan Kalimantan Tengah Thoeseng T Asang memberi contoh, di Kalimantan Tengah,  banyak kepala daerah yang tidak melaksanakan tugas pelayanan sesuai ketentuan. 'Banyak pelayanan perizinan yang mandek di meja Kepala Daerah,' kata Thoeseng. 

Digambarkan oleh Thoeseng,  banyak dokumen perizinan yang menumpuk. Bahkan ada yang hingga lima bulan, dokumen pengajauan perizinan tadi tidak disentuh.    

Fakta  ini menjadi indikator, bahwa para pejabat, kepala daerah, belum tahu atau malah tidak tahu tugasnya. Yang lebih celaka lagi, mereka bukan tidak tahu, tetapi memang tidak peduli dengan tugasnya.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Ombudsman menemukan, banyak pejabat publik yang tidak kompeten mengemban tugasnya. Mereka menjadi pejabat bukan untuk tugas pelayanan. Mereka menjadi pejabat tidak dilandasi oleh motivasi melayani atau mengabdi kepada negara dan bangsa (publik). 

Gubernur Sugianto Sabran sejak awal menjabat sudah wanti-wanti kepada para bupati dan walikota agar memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat. Iapun cepat-cepat merombak 'kabinetnya'  agar bisa berlari kencang dan tepat sasaran dalam memberikan pelayanan. 

Meski kebijakannya  dikritisi para politisi lokal, tetapi kenyataannya justru langkah-langkahnya dinilai tepat  oleh Ombudsman. Karena itu,  Sugianto Sabran merupakan salah satu gubernur yang akan mendapat penghargaan dari Presiden RI atas rekomendasi Ombudsman. Termasuk di dalamnya empat bupati dan satu walikota.

Sekali lagi, dari survey ORI, sebagian besar pejabat tidak patuh pada standar/ketentuan pelayanan. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak puas alias kecewa. Repotnya, para pejabat itu tidak tahu kalau rakyatnya kecewa.