BORNEONEWS, Jakarta - Ujian Nasional (UN) jalan terus. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium ujian nasional (UN) yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Usulan moratorium UN diminta dikaji ulang.

"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh (juga) kaji ulang," ujar Wapres JK, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).

Keputusan menolak usulan moratorium UN ini disampaikan JK setelah rapat kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo. Usulan moratorium UN menjadi salah satu topik pembahasan. 

Dalam penjelasannya, Kalla mengungkapkan, pemerintah menilai UN dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan evaluasinya. Menurut dia, tanpa ujian nasional bagaimana untuk mengetahui peningkatan kualitas pendidik. Kalau tanpa UN, kata dia, apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional.

"Harus dengan soal yang hampir sama diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, Kalimantan bagaimana. Baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya" sambung JK.

Karena itu, Kemendikbud diminta harus mendorong hasil maksimal dalam UN dan mengukur perbandingannya dengan sistem penilaian kelulusan di negara-negara lain.

"Hampir semua negara di Asia itu ujian nasional semua, apalagi di ASEAN. Di ASEAN semuanya China, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat," jelasnya.

Menurut JK, tanpa UN, daya saing dan semangat anak-anak untuk belajar akan kendor. Tapi pemerintah juga mengkaji sistem penentuan kelulusan untuk efektivitas UN. Jadi, menurut Wapres,  usulan Mendikbud Muhadjir Effendy tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu. (RO/*/N).