Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Aturan Moratorium Perkebunan Sawit Bakal Mundur

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 17 Januari 2017 - 11:20 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pelaku industri sawit diharapkan bersabar menunggu terbitnya aturan tentang moratorium perkebunan kelapa sawit. Kenapa

Alasannya, penerbitan regulasi tentang moratorium perkebunan kelapa sawit ini berpotensi ditunda, karena akan diterbitkan bersamaan dengan regulasi reforma agraria dan pemutihan lahan.

"Skenario tersebut merupakan ide dari Kemenko Perekonomian. Perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi salah satu obyek dalam reforma agraria dan pemutihan lahan," kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, San Afri Awang, kepada pers di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Moratorium perkebunan kelapa sawit akan diakomodasi dalam Instruksi Presiden tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Saat ini, dokumen draf beleid itu sudah berada di Istana Kepresidenan.

Sementara payung hukum reforma agraria akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria. Sedangkan pemutihan lahan bakal dimasukkan dalam Perpres tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah oleh Masyarakat yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan lahan seluas 9 juta hektare (ha) sebagai tanah obyek reforma agraria (TORA) hingga 2019. Skemanya adalah 4 juta ha dalam bentuk sertifikasi, sedangkan sisanya berupa distribusi tanah untuk pertanian dan perkebunan.

Di samping itu, pemerintah juga menjanjikan 12,7 juta ha kawasan hutan dikelola masyarakat lewat perhutanan sosial (PS). Beberapa skema PS adalah hutan desa, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hingga hutan adat.

"TORA dan PS sebagai solusi untuk mengatasi perambahan kawasan hutan oleh masyarakat. Pemerintah, siap melepas kawasan hutan yang terlanjur masuk dalam kegiatan perkebunan, pertanian, hingga transmigrasi," papar Awang.

Pada tahun lalu, lanjut Awang, pihaknya telah menerbitkan surat keputusan pelepasan sekitar 707.000 hektare (ha) kawasan hutan untuk rakyat. Namun, payung hukum berupa Perpres tetap dibutuhkan untuk memperkuat kebijakan tersebut.

"Dengan dua perpres itu, Indonesia akan mengadopsi orde ekonomi baru untuk usaha berbasis lahan. Pengelola lahan akan berbentuk koperasi yang merupakan kumpulan dari pelaku-pelaku usaha kecil, dibandingkan saat ini yang cenderung dikuasai oleh konglomerasi," tuturnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru

Dana Transfer Pusat Dominasi Realisasi Pendapatan APBD Kalteng

Dana Transfer Pusat Dominasi Realisasi Pendapatan APBD Kalteng

  • 30 April 2024 - 08:00 WIB
Bupati Berharap Sepak Bola Kotim Semakin Maju, Terinspirasi Timnas Indonesia U-23

Bupati Berharap Sepak Bola Kotim Semakin Maju, Terinspirasi Timnas Indonesia U-23

  • 30 April 2024 - 07:40 WIB
Meski Kalah, Kapolres Lamandau Tetap Bangga dengan Garuda Muda

Meski Kalah, Kapolres Lamandau Tetap Bangga dengan Garuda Muda

  • 30 April 2024 - 07:20 WIB
Dinas Kesehatan Barito Timur Suntik Vaksin Meningitis Jemaah Calon Haji

Dinas Kesehatan Barito Timur Suntik Vaksin Meningitis Jemaah Calon Haji

  • 30 April 2024 - 07:00 WIB
Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Korban Banjir di Tengah Teror Buaya di Kotim, Sempat Tidak Makan

Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Korban Banjir di Tengah Teror Buaya di Kotim, Sempat Tidak Makan

  • 30 April 2024 - 06:40 WIB
Pasca Nobar Timnas, Tanaman di Bundaran Besar Palangka Raya Rusak dan Sampah Berhamburan

Pasca Nobar Timnas, Tanaman di Bundaran Besar Palangka Raya Rusak dan Sampah Berhamburan

  • 30 April 2024 - 06:20 WIB
Bupati Kotim Turunkan Tim Telusuri Pelabuhan Batu Bara di Luwuk Bunter

Bupati Kotim Turunkan Tim Telusuri Pelabuhan Batu Bara di Luwuk Bunter

  • 30 April 2024 - 06:00 WIB
Nobar Semi Final Piala Asia U-23 Dihadiri Ratusan Masyarakat Pulang Pisau

Nobar Semi Final Piala Asia U-23 Dihadiri Ratusan Masyarakat Pulang Pisau

  • 30 April 2024 - 05:20 WIB
Beredar Video Kapal Membawa Crane Diduga Tabrak Jembatan Pulau Telo Kapuas

Beredar Video Kapal Membawa Crane Diduga Tabrak Jembatan Pulau Telo Kapuas

  • 30 April 2024 - 05:15 WIB
Nonton Bareng Semifinal Piala Asia di Kediaman Ketua KNPI Barito Timur Dihadiri Ratusan Warga

Nonton Bareng Semifinal Piala Asia di Kediaman Ketua KNPI Barito Timur Dihadiri Ratusan Warga

  • 30 April 2024 - 05:11 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri