BORNEONEWS, Kuala Kurun- Pemerintah kecamatan dan tenaga pendamping dapat bersinergi dalam mendiskusikan dan menyepakati hal-hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal itu disampaikan Bupati Gunung Mas Arton S Dohong dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Rony Karlos saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) di Aula Kantor BP3D, Jumat (24/3/2017).

Rakor itu dihadiri seluruh camat, pejabat OPD terkait, pendamping desa dan pendamping lokal desa dan tenaga ahli. Bupati mengharapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),

Yakni, memfasilitasi menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Kemudian, prioritas pembangunan desa harus memenuhi 5 ketentuan terdiri dari prioritas berdasarkan kemanfaatan, prioritas berdasarkan partisipasi masyarakar, prioritas berdasarkan keberlanjutan, prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan dan prioritas berdasarkan sumber dan tipologi desa.

Kemudian, memfasilitasi tata cara penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelengaraan pemerintahan desa, penyusunan produk hukum, pembentukan dan pengembangan BUMDes sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Fasilitasi pengembangan kerjasama antarcdesa, baik bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," pesan Bupati Gumas yang sisamlaikan Rony Karlos. (EPRA SENTOSA/B-8).