Pebisnis Sawit Desak Pemerintah Sikapi Petisi Biodiesel AS

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 31 Maret 2017 - 14:20 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pelaku usaha sawit mendesak pemerintah segera melobi untuk membatalkan petisi anti dumping dan anti subsidi untuk produk biodiesel Indonesia dan Argentina yang diusulkan National Biodiesel Board (NBB) Fair Trade Coalition.

"Petisi yang diusulkan NBB berpotensi merugikan ekspor biodiesel Indonesia ke Amerika Serikat (AS) karena tarif pajak akan semakin tinggi jika petisi tersebut dikabulkan. Ekspor biodiesel bisa semakin kecil jika isi petisi dikabulkan pemerintah AS dan tarif pajak akan naik sekitar 34%," kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan, kepada pers di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Isi petisi anti dumping dan anti subsidi yang diusulkan NBB itu, menurut Paulus, merupakan tuduhan kepada Indonesia dan Argentina.

"Kita dan Argentina dituduh melakukan tindakan subsidi dan dumping harga untuk biodiesel yang dipasarkan di Amerika Serikat," papar dia.

Selain itu, lanjut Paulus, petisi tersebut juga meminta pemerintah AS menginisiasi tindakan anti subsidi dan anti dumping melalui tindakan investigasi.

"Tujuan akhir petisi ini mengusulkan bea masuk tinggi kepada produk biodiesel Indonesia dan Argentina. Petisi tersebut ditujukan kepada Kementerian Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS, dasar pengenaan anti subsidi adalah pemberian subsidi biodiesel dari pungutan crude palm oil (CPO)," ujarnya.

Dalam tiga tahun terakhir, ekspor biodiesel Indonesia ke AS naik dua kali lipat. Data asosiasi mencatat ekspor biodiesel ke Amerika Serikat sebesar 51.280 juta galon pada 2014, selanjutnya pada 2016 tumbuh signifikan menjadi 111.272 juta galon.

Paulus mendesak pemerintah cepat turun tangan melobi pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump supaya isi petisi tidak dikabulkan. Pasalnya, petisi ini akan mengakibatkan pabrik biodiesel di Indonesia bisa mangkrak karena konsumsi domestik hanya 25% dari total kapasitas terpasang 10,07 juta ton.

"Yang jelas pasar ekspor semakin mengecil apalagi setelah tidak adanya ekspor ke Uni Eropa," tutur Paulus. (NEDELYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru