BORNEONEWS, Kasongan - Sekitar 80-an warga Katingan pro Bupati Ahmad Yantenglie dari beberapa penjuru wilayah menggelar aksi demo damai di Kantor DPRD setempat, Senin (10/4/2017).

Para pendemo itu menggelar aksinya bersamaan pihak DPRD mengadakan Rapat Paripurna Istimewa terkait hasil putusan Mahkamah Agung soal pemakzulan Bupati Tenglie.

Sedikitnya ada 5 poin yang menjadi tuntutan para pendemo ini yang dibacakan salah seorang perwakilan pendemo.

"Bersama ini kami dari elemen masyarakat Kabupaten Katingan , dan pernyataan sikap serta membuat pengadian," teriak Widelumi, perwakilan pendemo yang membacakan isi tuntutan mereka.

Selain menyatakan mendukung penuh kepemimpinan Bupati Ahmad Yantenglie sampai berakhirnya masa bakti 2013-2018, pendemo juga mengatakan ke 19 anggota DPRD Katingan pada saat sidang paripurna Senin 13 Pebruati 2017 sangat tidak fair (rekayasa) serta tidak adil dan melanggar azas praduga tidak bersalah, sewenang-wenang, melanggar hak azazi manusia, sepihak dan subjektif tanpa mempertimbangkan prestasi Bupati Ahmad Yantenglie.

Selain itu meminta kepada DPRD untuk mengusut memeriksa atau meminta keterangan kepada Ketua DPRD Ignatius Mantir Ledie Nussa dan Wakil Bupati Sakariyas atas foto yang beredar yang diduga melakukan perbuatan tercela, melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

"Kami juga meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Katingan untuk memeriksa atau meminta keterangan Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa, dan meminta DPRD membentuk tim pansus dugaan perbutan tercela, melanggar etika dan peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan Wakil Bupati Sakariyas atas poto yang beredar yang diduga mabuk-mabukan," kata Widelumi.

Selain itu masyarakat Katingan memberikan kepercayaan dengan memilih para anggota DPRD sebagai wakil rakyat bukan untuk bertujuan melengserkan Bupati Katingan terpilih, Ahmad Yantenglie. (ABDUL GOFUR/B-5)