BORNEONEWS, Kasongan - Bupati Katingan Ahmad Yantenglie menilai jika DPRD Katingan sejauh ini paling getol mewacanakan terkait surat keputusan (SK) Mendagri tentang pemberhentian dirinya itu.

"Yang saya herankan kok muncul wacananya dari DPRD. Yang mengaplot-aplot itu dari DPRD, intansi yang lain, semuanya tidak tahu, termasuk mungkin KPU Katingan dan pusat, apakah mereka juga dapat salinannya," kata Bupati Ahmad Yantenglie saat menghadiri penyerahan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pemilihan bupati dan wakil bupati Katingan tahun 2018 di Kantor KPU, Rabu (31/5/2017).

Yantenglie menegaskan bahwa hingga detik ini dirinya belum mendapatkan bukti fisik berupa SK dari Mendagri yang infonya terkait pencopotan dirinya dari Bupati Katingan.

"Kita juga sudah cek di Setda Katingan, tapi belum ada bukti otentiknya. Kita juga cek di kantor gubernur, juga tidak ada hanya berdasarkan katanya-katanya saja," ujar Ahmad Yantenglie.

Namun, jika kemudian ada fakta jelas ia menegaskan jika dirinya harus mematuhi dan taat kepada aturan main yang ada.

Akan tetapi jika dalam SK itu ternyata ia merasa keberatan, maka ia akan menempuh prosedur lain.

"Itulah demokrasi, kalau saya keberatan pasti kita TUN-kan," imbuhnya. (ABDUL GOFUR/B-5)