BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemeritah Desa Muara Mea, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, merealisasikan berbagai pembangunan berdasarkan kegiatan atau program yang termuat dalam APBDes.

Kepala Desa Muara Mea Jaya Pura mengatakan, pada tahun anggaran 2016 pihaknya dengan menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) melaksanakan berbagai pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik salah satunya pendirian rumah betang.

Rumah betang itu didirikan dengan tujuan melestarikan adat istiadat dan budaya daerah. Selain itu, bertujuan menarik wisatawan supaya berkunjung ke Desa Muara Mea yang lokasinya tidak begitu jauh dari Taman Nasional Gunung Lumut.

'Pembangunan rumah betang ini masih ada kelanjutan yang akan diteruskan pada tahun anggaran 2017 ini dengan membangun teras depan serta bagian belakang untuk dapur. Sehingga memberi kenyamanan bagi pengunjung yang ingin menginap atau tidur di betang ini,' kata Jaya Pura, Jumat (14/7/2017).

Di samping itu, kata dia, pihaknya juga membangun rumah sentra ekonomi yang akan menjadi pusat pengolahan berbagai kerajian masyarakat. Serta posyandu dan gedung PAUD berikut jalan semenisasi sepanjang 300 meter dengan lebar 2,5 meter.

Sedangkan untuk pembangunan non fisik di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat desa seperti melalui pelatihan pengolahan kerajinan serta biaya operasional desa.

Kerajinan yang ditekuni masyarakat desa masih seputar pembuatan produk anyaman rotan seperti tikar, tas, anjat, topi, dan berbagai barang lainnya. Namun ada jua yang mulai merambah pembuatan pakaian adat Dayak dari kulit kayu. Hanya, untuk pembuatan pakaian masih terkendala mesin jahit. Karena mesin jahit kain belum mampu untuk menjahit kulit kayu yang sudah dikeringkan.

'Pemesanan baju adat Dayak ini memang masih berasal dari para pekerja seni atau pemilik sanggar kesenian. Namun ke depan akan terus dikomersilkan sebagai produk daerah yang menjanjikan. Oleh sebab itu, kami masih mencari referensi mesin jahit yang mampu diandalkan dalam pembuatan pakaian adat ini,' jelasnya.

'Untuk pelaksanaan BUMDes masih belum bisa dijalankan, karena kepengurusannya harus diperbaharui kembali. Mengingat kepengurusan yang dulu kebanyakan dari aparatur desa. Padahal dalam aturannya adalah masyarakat yang tidak ada keterkaitan dengan pemerintah desa, sehingga dapat dilaksanakan penyertaan modal. Ke depan masih dalam tahap musyawarah mencari potensi usaha yang akan menjadi pendapatan asli desa yang akan dikelola oleh BUMDes,' pungkasnya.(RAMADHANI/B-3)