BORNEONEWS, Sampit - Hingga kini masalah pelepasan status kawan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum tuntas. Bahkan membuat Plt Sekda H Halikinnor mengajak lembaga dewan untuk sama-sama mempertanyakan ke Jakarta di bagian yang membidangi masalah tersebut.

Agar saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan yang direncanakan Agustus 2017 sudah dapat kepastian kalau pinjam pakai kawasan tuntas. Sehingga anggaran yang ada bisa terserap dengan baik.

"Saya ingin mengajak dewan sebelum pembahasan kita sama-sama ke Jakarta, kita minta ketegasan Pemerintah Pusat, bisa tidak menuntaskan masalah pinjam pakai kawasan, kalau tidak bisa biar kita berpikir, sehingga kegiatan yang ada tidak terhambat," kata Halikinnor, Rabu (26/7/2017).

Karena jika memang tidak bisa, menurut Halikinnor, pemerintah daerah bisa mengalihkan kegiatan yang kini mandek akibat terbentur masalah status kawasan ke kawasan yang sudah tidak bermasalahan.

"Karena kita ini bukan kelebihan anggaran, tapi kekurangan, jadi harus ada ketegasan dari Pemerintah Pusat," katanya.

Laporan realisasi anggaran semester pertama Pemerintah Daerah beberapa waktu lalu sudah disampaikan, di mana realisasinya tidak mencapai sebagaimana target yang telah ditentukan.

Ini terjadi karena banyaknya sejumlah kegiatan yang bermasalah di kawasan, lantaran sampai saat ini masalah status kawasan yang dijanjikan sejak awal tahun 2017 akan selesai dalam waktu tiga bulan hingga kini belum tuntas. (NACO/B-5)