BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotim dari Dapil V H Abdul Sahid, saat reses di Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim warga yang mengeluhkan tingginya biaya operasional mereka dalam melakukan kegiatan akibat terputusnya akses jalan darat. Mereka mengusulkan pembangunan jembatan.

Pasalnya kegiatan masyarakat terhambat oleh infrastruktur jembatan penghubung darat menuju Kecamatan Parenggean dan Kuala Kuayan. Sehingga saat melintasi di danau Rasau sepanjang 12 meter masyarakat harus menggunakan perahu mesin jenis kelotok.

"Karena kondisi jembatan yang tidak dapat dilalui biaya operasional masyarakat jadi membengkak, seperti mengangkut semen misalnya untuk material bangunan warga satu sak biayanya Rp10 ribu, bayangkan saja sangat besar sekali," kata Sahid, Sabtu (20/1/2018).

Oleh karena itu, lanjut dia, warga setempat sangat berharap dan mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait agar segera memikirkan dan membangun jembatan tersebut, sehingga tidak menghambat pembangunan dan pelaksanaan kegiatan perekonomian masyarakat di sana.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kotim ini juga, keberadaan jembatan ini tergolong mendesak, dan harus jadi skala prioritas karena erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari masyarakat di sana, mengingat jalur itulah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat baik itu menuju ibu kota kecamatan maupun ke kota.

"Harga barang naik karena tingginya biaya operasional, apalagi di saat kondisi ekonomi seperti saat ini tentu sangat memberatkan masyarakat kelas bawah," ujar politisi PKS tersebut.

Tidak hanya itu pembangunan juga akan terhambat sepanjang jembatan tersebut tidak dibangun oleh pemerintah. Belu lagi kendala saat melintas di danau itu, tentu banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi masyarakat sepanjang tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. (NACO/B-8)