BORNEONEWS, Sampit - Dalam rangka mencari solusi untuk mengatasi kekurangan kebutuhan kayu lokal, DPRD Kotawaringin Timur mengundang para pelaku usaha kayu beserta penegak hukum seperti jaksa, polisi, TNI dan jajaran Pemkab Kotim. 

Namun, forum itu ternyata masih belum bisa memberikan keputusan atau kesepakatan. Sebab wewenang untuk soal kehutanan sudah berpindah ke pemerintah provinsi.

Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kotim, Wim RK Benung mengakui bahwa saat ini ranah pemkab untuk berbicara lebih soal kehutanan bisa dikatakan sudah tidak ada. 

"Maka dari itu saya menyarankan agar Serikat Pekerja Kayu Lokal (SPKL) maupun Asosiasi Pengusaha Kayu Lokal (Aspangkal) bisa langsung menghadap ke pemerintah provinsi," kata Wim, Selasa (23/1/2018) 

Menurut Wim mengenai kebijakan saat ini kewenangan soal kehutanan bukan di tingkat kabupaten lagi. Hal ini menjadi kesulitan pemerintah daerah berbicara lebih lanjut terkait hal tersebut

"Masalah kayu ini semua kabupaten di Kalteng yang mengalami. Saya menyarankan hal ini bisa dilakukan koordinasi ke provinsi. Saya yakin di sana bisa diselesaikan," tukas dia.

Di sisi lain,  emkab juga tidak berani memberikan izin pangkalan kayu kepada pengusaha. Salah satunya karena asal usul barang yang diperjualbelikan itu belum punya legalitas. 

Sementara pengusaha kayu lokal yang bernaung di bawah Aspangkal mengakui sudah beberapa kali melakukan RDP di DPRD Kotim. Sayangnya hasilnya tidak pernah ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah. 

"Perjuangan Aspangkal sama dengan SPKL yang dilakukan  hari ini. Perjuangan kita sama. Semoga bisa mewujudkan tata kayu lokal. Selama perbupnya tidak ada tata laksana kayu lokal maka masalahnya tetap saja. Bahkan, percuma rekomendasi RDP  ini kalau perbupnya tidak pernah direalisasikan dari 2012 hingga sekarang," tegas Albert, anggota Aspangkal.(NACO)