BORNEONEWS, Tamiang Layang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) terhadap dua perusahaan secara terpisah, yaitu PT Borneo Ketapang Indah (BKI) anak perusahaan CAA group dan PT Ghanesa Rapindo Inpex (GRI), yang bermasalah dengan masyarakat.

Ketua DPRD Bartim Broelalano mengatakan, RDP digelar sesuai permintaan masyarakat terhadap perusahaan PT BKI yang bergerak di bidang perkebunan dan PT GRI di bidang pertambangan, untuk diselesaikan permasalahannya.

"RDP yang dilaksanakan DPRD Bartim untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan warga masyarakat," kata Brolalano didampingi wakilnya Raran, Senin (19/2/2018) malam.

Menurutnya, segala permasalahan bisa diselesaikan dengan metode RDP yang mengedepankan musyawarah mufakat agar para pihak saling menerima hasil keputusan bersama.

Oleh karena itu, lanjut politisi PDIP itu, perlu didengarkan secara seksama segala keluhan hingga terjadinya permasalahan yang disampaikan masyarakat yang kemudian mendengarkan tanggapan dan membicarakannya secara terbuka dengan perusahaan.

Agenda pertama, diadakan RDP antara PT BKI dengan warga pemilik lahan yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB dan selesai pukul 16.30 WIB. RDP itu membahas negosiasi masalah ganti rugi lahan yang belum ada kesepakatan harga.

Agenda kedua RDP dilanjutkan antara PT GRI dengan warga Desa Didi Kecamatan Dusun Timur dan Janah Jari Kecamatan Awang. RDP yang membahas masalah gaji karyawan yang belum diselesaikan itu dimulai sekitar pukul 16.30 WIB hingga pukul 20.00 WIB.

Wakil Ketua II DPRD Bartim Raran menambahkan, RDP dilaksanakan agar ada kesepakatan atau solusi terbaik antara para pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

"Kita cari solusi yang terbaik agar permasalahan yang terjadi bisa selesai dan tidak berkelanjutan," kata politisi Partai Demokrat itu. (KBA)