Ini Kelemahan Menindak Pembuat Situs Hoax di RI Tetapi Domisili Luar Negeri

Oleh M. Muchlas Roziqin
28 Juli 2018 - 07:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah RI masih kesulitan menindak pelaku atau pembuat situs-situs hoax, berkonten radikalisme, dan ujaran kebencian di dunia maya khususnya yang berdomisili di luar negeri.

Prof. Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI bidang Hukum ini mengatakan sebab sulitnya penindakan terhadap kasus terkait undang-undang ini adalah karena belum semua negara melakukan kerjasama dengan Indonesia.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008, sebut Henry, belum cukup sempurna untuk menegakkan hukum kepada pelanggar terkait domisili tadi.

"Sebenarnya undang-undang ITE itu adalah merupakan kejahatan extraordinary atau extracountry yang tidak terbatas pada tempat, tapi masalahnya hanya ada beberapa negara yang bekerja sama kita," terangnya.

Saat dilakukan penindakan pun, ada kalanya dan bahkan sering, pelaku saat dipanggil tidak datang dengan alasan karena posisinya di luar negeri. Apalagi tidak ada perjanjian penanganan kasus hukum oleh kedua negara. Seringkali hukum yang digunakan itu berbeda, undang-undang yang digunakan berbeda.

"Sehingga negara kita kesulitan untuk menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang kita buat," cetusnya.

Henry mengatakan, harus ada pembedaan terkait siapa yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran UU ITE. "Kalau orangnya, itu menjadi ranah polisi. Tetapi kalau kontennya itu menjadi ranah Kominfo," ujarnya. (ROZIQIN/B-5)

TAGS:

#Situs #Internet #Hoax

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

OJK Terbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2024

29 April 2024 - 04:00 WIB

Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024) dalam rangka penguatan pengawasan dan penanganan permasalahan Perbankan.

Wagub Kalteng Ajak Peran Paguyuban Bangun Kalteng

29 April 2024 - 03:00 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengajak paguyuban di Kalteng ikut berperan dalam pembangunan daerah.

Ini Komoditas Impor Utama Kalteng Selama Februari

29 April 2024 - 02:00 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro mengatakan bahwa komoditas utama impor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 berupa mesin ekstraksi minyak/lemak pada kelompok mesin/pesawat mekanik.

Ingin Ikut Lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah, Perhatikan ini

29 April 2024 - 01:00 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng membuka lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah dengan total hadiah mencapai Rp50 juta.

PBB: Perlu 14 Tahun Bersihkan Reruntuhan di Gaza

28 April 2024 - 23:59 WIB

Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mungkin dibutuhkan waktu 14 tahun untuk membersihkan reruntuhan di Jalur Gaza, yang dibombardir dan dihancurkan oleh rezim Israel.

Wabup Kotim Minta Masyarakat Tak Sebarkan Video Viral Asusila Pelajar

28 April 2024 - 23:50 WIB

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) meminta masyarakat tidak menyebarkan video asusila pelajar di Sampit yang akhir-akhir ini viral.

10 Guru Penggerak di Kotim Diangkat Menjadi Kepala Sekolah, 5 Orang Jadi Pengawas

28 April 2024 - 23:40 WIB

Sebanyak 10 guru penggerak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah diangkat menjadi kepala sekolah dan 5 guru penggerak diangkat menjadi pengawas.