Minta MA Tolak PK KSP Moeldoko, DPC Demokrat Kobar dan Sukamara Serahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum ke PN Pangkalan Bun
- 06 April 2023 - 23:30 WIB
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukamara, bersama - sama mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kelas I B Pangkalan Bun, pada Kamis, 6 April 2023.
MA Yakin Indonesia Bisa Tembus Peringkat 40 Survei Kemudahan Berusaha
- 23 April 2021 - 13:40 WIB
Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof M Syarifuddin menyakini Indonesia bisa menembus atau menduduki peringkat 40 dalam survei kemudahan berusaha pada 2024 yang diadakan secara berkala oleh Bank Dunia.
MA Atur Pengambilan Foto, Audio, Video di Persidangan Harus Izin Hakim
- 19 Desember 2020 - 07:00 WIB
Perma itu pun menyatakan "Setiap pengunjung yang masuk ke pengadilan harus melalui 1 akses dan mengisi buku tamu serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung" seperti disebut dalam pasal 4 ayat 1
Diskualifikasi Pasangan Cabup Ogan Ilir Dibatalkan MA
- 28 Oktober 2020 - 11:00 WIB
KPU Ogan ilir juga diberikan waktu selama 7 hari kerja untuk menerbitkan SK yang baru tentang diikutkannya kembali pasangan Ilyas-Endang pada pilkada serentak dengan nomor urut 2
Seleksi Hakim Ad Hoc di MA Dipersoalkan ke MK
- 20 Oktober 2020 - 04:00 WIB
Pemohon adalah dosen bernama Burhanudin yang pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung pada 2016
KPK: MA Mestinya Beri Argumen Koruptor Terima Pengurangan Hukuman
- 29 September 2020 - 16:00 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan seharusnya Mahkamah Agung (MA) dapat memberikan argumen mengenai terpidana perkara korupsi yang dikurangi hukumannya.
KPK: Pengurangan Vonis Koruptor oleh MA Perparah Korupsi
- 21 September 2020 - 23:21 WIB
KPK mencatat ada sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong
Istana Soal Gugatan Rachmawati yang Dikabulkan MA
- 09 Juli 2020 - 13:25 WIB
Istana angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019 terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Bos APLN Dipanggil KPK Terkait Kasus Nurhadi
- 08 Juli 2020 - 00:30 WIB
PT Agung Podomoro Land terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA).
KPK Tangkap Nurhadi Eks Sekretaris MA
- 02 Juni 2020 - 06:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan Sekretaris Mahkamah AgunhNurhadi. Tersangka kasus dagang perkara di Mahkamah Agung itu tertangkap bersama menantunya, Rezky Herbiono, kemarin.