Hamdan Zoelva: Konflik Konstitusional Soal PPHN Munculkan Tanda Tanya
- 14 September 2021 - 17:40 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengemukakan konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan, antara lain apakah penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN/GBHN ada jaminan menyelesaikan masalah kesinambungan pembangunan.
PKP: Amendemen UUD untuk Hadirkan PPHN Tidak Realistis
- 12 September 2021 - 13:30 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin menilai wacana amendemen UUD NRI 1945 untuk memuat kembali pengaturan mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak realistis dilakukan saat ini.
Memasukkan PPHN dalam UUD Berpotensi Buka Kotak Pandora
- 23 Agustus 2021 - 15:00 WIB
Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 berpotensi membuka kotak pandora.
Ketua MPR: PPHN Panduan Arah dan Strategi Pembangunan Nasional
- 30 Juni 2021 - 18:50 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangat dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai panduan arah dan strategi pembangunan nasional.