Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

PKP: Amendemen UUD untuk Hadirkan PPHN Tidak Realistis

  • Oleh ANTARA
  • 12 September 2021 - 13:30 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin menilai wacana amendemen UUD NRI 1945 untuk memuat kembali pengaturan mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak realistis dilakukan saat ini.

"Agenda untuk memuat kembali pengaturan mengenai GBHN atau PPHN kedalam UUD 1945 tidak realistis untuk dilaksanakan saat ini. Karena dari sisi waktu sangat tidak memungkinkan," kata Said saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan dari sisi waktu, tahun 2021 hanya tersisa tiga bulan lagi, dan pada tahun 2022 partai politik sudah disibukkan dengan kegiatan pendaftaran peserta pemilu.

Pada tahun 2023, menurut dia, sudah memasuki masa kampanye Pemilu 20204, dan setahun kemudian sudah masuk Pemilu dan Pilkada 2024.

"Jadi, mustahil bagi parpol yang mempunyai kursi di MPR RI, termasuk dari unsur anggota DPD RI dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan amendemen sebelum Pemilu 2024," ujarnya.

Said menegaskan bahwa amendemen UUD NRI 1945 tidak boleh dilakukan asal-asalan sehingga diperlukan waktu yang cukup dan ketenangan pikiran dari anggota MPR RI untuk membahas gagasan GBHN atau PPHN.

Dia menilai ruang partisipasi harus dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

"Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tenang dan damai, saya kira sebaiknya kita akhiri saja wacana amendemen UUD 1945, terkait isu masa jabatan presiden maupun isu lain, seperti pengaturan GBHN atau PPHN," katanya.

Dia menilai wacana amendemen UUD 1945 menjelang pelaksanaan Pemilu, secara politik tidak realistis sehingga agenda untuk mengatur ulang terkait haluan negara dan masa jabatan presiden bisa dibicarakan pasca-Pemilu 2024.

Semua hal itu, menurut Said, bisa dibahas dan dibicarakan secara lebih tenang serta fokus jika dilakukan pasca-Pemilu 2024.

ANTARA
 

Berita Terbaru

Pemko Palangka Raya Usulkan RT XII Kelurahan Menteng sebagai Proklim Utama

Pemko Palangka Raya Usulkan RT XII Kelurahan Menteng sebagai Proklim Utama

  • 27 April 2024 - 10:00 WIB
Pelindungan WNI Perlu Kerja Sama Holistik di Dalam dan Luar Negeri

Pelindungan WNI Perlu Kerja Sama Holistik di Dalam dan Luar Negeri

  • 27 April 2024 - 09:45 WIB
Pemko Palangka Raya Susun RAD untuk Penyandang Disabilitas

Pemko Palangka Raya Susun RAD untuk Penyandang Disabilitas

  • 27 April 2024 - 09:30 WIB
Berkebun dengan Cinta, Fatihah, dan Selawat

Berkebun dengan Cinta, Fatihah, dan Selawat

  • 27 April 2024 - 09:15 WIB
Exco PSSI Yakin STY Sudah Pelajari Gaya Permainan Uzbekistan U-23

Exco PSSI Yakin STY Sudah Pelajari Gaya Permainan Uzbekistan U-23

  • 27 April 2024 - 09:00 WIB
Kemlu RI Repatriasi 1.119 WNI dari Zona Darurat Sepanjang 2023

Kemlu RI Repatriasi 1.119 WNI dari Zona Darurat Sepanjang 2023

  • 27 April 2024 - 08:40 WIB
Uzbekistan Tantang Indonesia, Usai Hajar Arab Saudi di Perempat Final

Uzbekistan Tantang Indonesia, Usai Hajar Arab Saudi di Perempat Final

  • 27 April 2024 - 08:20 WIB
Kemunculan Orangutan di Bandara H Asan Sampit Tak Sampai Ganggu Penerbangan

Kemunculan Orangutan di Bandara H Asan Sampit Tak Sampai Ganggu Penerbangan

  • 27 April 2024 - 08:00 WIB
PSSI Buat Lokakarya untuk Seleksi Wasit dan Asisten Wasit Liga 3

PSSI Buat Lokakarya untuk Seleksi Wasit dan Asisten Wasit Liga 3

  • 27 April 2024 - 07:40 WIB
Kalteng Targetkan Realisasi Investasi Rp18,96 Triliun

Kalteng Targetkan Realisasi Investasi Rp18,96 Triliun

  • 27 April 2024 - 07:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri