Ada Peluang Penerimaan Pegawai Kontrak Pemerintah Gelombang 2
- 15 Mei 2019 - 10:42 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Kalimantan Tengah Katma F Dirun menyebut kemungkinan akan ada penerimaan pegawai kontrak pemerintah atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) gelombang 2.
Ketua Komisi I Ingatkan Pemkab Jangan Ganti Tenaga Kontrak
- 10 Mei 2019 - 12:08 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo mengingatkan pemkab untuk tidak mengganti tenaga kontrak yang sudah lama mengabdikan dirinya untuk daerah ini.
Penerimaan Tenaga Kontrak Harus melalui SOPD Teknis
- 10 Mei 2019 - 11:56 WIB
Penerimaan tenaga kontrak harus dikelola oleh masing-masing satuan organisasi perangkat daerah atau SOPD.
BKPP Harus Siapkan Perjanjian Kontrak Kerja
- 22 April 2019 - 12:56 WIB
Juru Bicara DPRD Kota Palangka Raya untuk penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemko), Alfian Batnakanti mengatakan bahwa Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) harus segera mempersiapkan perjanjian kontrak kerja.
Peserta Lulus Seleksi PPPK Diminta Daftar Ulang Paling Lambat 30 April 2019
- 18 April 2019 - 19:34 WIB
Sekda Gunung Mas Yansiterson mengingatkan para peserta seleksi PPPK tahap I yang dinyatakan lulus agar melakukan pendaftaran ulang.
Hanya 28 Peserta Lulus Seleksi PPPK Tahap I Kabupaten Gumas
- 18 April 2019 - 19:16 WIB
Dari 59 peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap I 2019 Kabupaten Gunung Mas, hanya 28 orang yang dinyatakan lulus.
Istri Lapor Suami Lakukan KDRT Alasan Biar Jera
- 02 April 2019 - 22:46 WIB
Ia mengaku baru kali itu saja suamianya melakukan KDRT
BKD Kotim: Tahun Ini Gaji Pegawai Kontrak Tetap Naik
- 27 Februari 2019 - 13:06 WIB
Besarannya sama dengan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp2.700.000
Pemkab Kotim Tambah 62 Tenaga Kontrak
- 26 Februari 2019 - 19:00 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menambah 62 tenaga kontrak untuk memenuhi kebutuhan pegawai di sana.
Tenaga Kontrak Digaji di Bawah UMK, Itu Kewenangan Eksekutif
- 25 Februari 2019 - 23:26 WIB
Selain itu kebijakan tersebut tentunya beralasan salah satunya soal kemampuan keuangan daerah yang belum ideal membayar sesuai dengan UMK untuk tenaga kontrak sekitar 2.600 orang tersebut.