Omnibus Law juga diwacanakan akan diberlakukan di pemerintahan tingkat daerah karena setelah dipelajari banyak aturan yang dibuat tidak singkron dengan regulasi yang lebih tinggi. Jokowi pernah menyinggung beberapa Perda yang dianggapnya memiliki masalah dan harus segera dihapuskan.

Jika diamati, penerbitan Perda selama ini memang tidak terlalu memerhatikan peraturan yang ada di pemerintah pusat, sehingga ketimpangan regulasi sangat rawan terjadi.

Komunikasi pemerintah daerah juga hanya terpusat pada kementerian dalam negeri, sehingga antisipasi ketimpangan regulasi tidak bisa diminimalisir.

Oesman Sapta, Komisi II Anggota DPR RI mengatakan dengan perbaikan jalur komunikasi kepala daerah dengan melibatkan kemendagri, DPR RI, DPD RI, dan Pemda akan meminimalisir ketimpangan tersebut.

Di Oktober 2019, Presiden Jokowi membatalkan 3.143 Perda karena dinilai memperlambat kinerja pemerintahan disetiap daerah. Selain tidak singkron dengan regulasi pemerintah pusat, panjangnya jalur birokrasi juga menjadi alasan ribuan Perda tersebut dibatalkan.

Sehingga dengan begitu di daerah tidak ada lagi regulasi yang akan menghambat proses pembangunan ekonomi seperti dulu. Bahkan dengan singkronsasi regulasi dari daerah ke pusat akan mempermudah laju pertumbuhan ekonomi.

Bukan berarti tidak akan ada lagi Perda, melainkan Perda akan tetap ada dengan syarat sudah singkron dengan regulasi pemerintah pusat. Selebihnya regulasi tersebut tetap ada untuk menjaga stabilitas otonomi daerah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang.

Perda-Perda yang sudah dibuat juga tidak langsung dihapuskan secara menyeluruh. Namun ada proses perbaikan dan singkronisasi yang melibatkan semua elemen pemerintah dari pusat dan daerah.

Sehingga upaya singkronisasi Perda lebih tertata rapi dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Hal ini juga memberikan peluang sebesar-besarnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di daerah agar tidak kabur karena rumitnya prosedur yang harus mereka selesaikan sebelum berinvestasi.

Keuntungan dari adanya pembenahan regulasi ini akan berdampak positif bagi masyarakat di daerah untuk meningkatkan pendapatan ekonominya.

Oleh sebab itu pembahasan mengenai singkronisasi Perda harus ditindaklanjuti agar segera menemukan konklusi atas segala persoalan negara yang selama ini terhambat dieksekusi oleh pemerintah.

Dengan berdirinya Omnibus Law yang dikawal lansung oleh Menko Polhukam bisa jadi solusi atas permasalahan regulasi kita selama ini. Omnibus Law harus diberlakukan disemua daerah agar tidak ada lagi ketimpangan regulasi di negeri ini.

Regulasi harus disahkan oleh pemerintah pusat. Fungsi Perda adalah menerjemahkan regulasi dalam bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan situasi daerah bersangkutan.

Langkah selanjutnya agar tidak menimbulkan keributan di publik adalah Perda-Perda disosialisasikan di masyarakat agar muncul pemahaman hukum yang merata.

Penolakan terhadap regulasi biasanya karena tidak ada upaya dari pihak berwenang untuk memberitahukan kepada khalayak sehingga tidak dipahami dan akhirnya menimbulkan kericuhan.

Untuk itulah setiap regulasi membutuhkan komunikasi yang aktif agar dapat dijalankan dengan massif dan memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. (*)

Oleh: Nur Alim MA, penulis adalah pengamat politik dan pemerintahan menetap di Kota Malang