Meski menuai pro kontra, Airlangga mengklaim proses penyusunan UU Cipta Kerja sudah sesuai mekanisme. Ia menilai pro kontra yang ada adalah hal biasa.

"Proses politik itu panjang dan melalui pro cons, sehingga tentu keputusan yang diputus adalah yang sudah memenuhi mekanisme yang ada," ujar Airlangga.

Airlangga pun mempersilakan para pihak yang tak setuju dengan UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Meski mengakui demonstrasi dijamin oleh undang-undang, Airlangga mengatakan ketertiban umum juga perlu dijaga.

Ia juga menyinggung kondisi pandemi Covid-19 dan perekonomian yang harus dijaga agar tak berkontraksi. "Kita sedang dalam pandemi Covid-19, penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan, pada hal yang sama kita harus jaga agar kontraksi perekonomian bisa ditekan sehingga kita bisa memulihkan ekonomi," ujar dia.

UU Cipta Kerja dikritik banyak pihak, salah satunya lantaran dinilai tak partisipatif. Lembaga riset independen Kode Inisiatif sebelumnya menyatakan, DPR cenderung eksklusif saat pembahasan dan terkesan memilah-milah narasumber yang diundang dalam RDPU. 

TERAS.ID