SKPD Merubah Program, DPRD Kota Palangka Mengeluh

Oleh M. Muchlas Roziqin
19 Mei 2016 - 21:17 WIB

BORNEONEWS _ Palangka Raya: SEJUMLAH satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah kota (Pemkot) Palangka Raya disinyalir 'bermain' sendiri dalam menentukan sejumlah program atau proyek pembangunan. Mereka diduga melakukan improvisasi dalam menentukan kegiatan, justru setelah pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dengan pihak DPRD selesai.

Akibatnya, beberapa kegiatan justru bergeser dari kesepakatan bersama para wakil rakyat tersebut. Sebab saat menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), beberapa item menjadi berubah. Hal ini dikeluhkan oleh sebagian anggota dewan. Tetapi masalahnya, kalangan DPRD pun yang menjadi mitra kerja SKPD saat pembahasan, sulit melakukan pengawasan. Sebab bahan untuk mengecek pun serba terbatas.

'Kita memang kesulitan untuk membandingkan antara RKA dan DPA APBD. Sebab kita tidak bisa menjangkau sampai satuan tiga. Ini kesulitan kita. Anda bisa mengecek sendiri dengan kroscek ke Pemkot selaku eksekutif,' ujar salah satu Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, Kamis (19/5).

Salah satu tolok ukur adanya indikasi pergeseran mata kegiatan, lanjut dia, ada beberapa kegiatan pembangunan yang berlokasi di daerah pemilihan (Dapil) dia yang sudah diusulkan lalu disepakati, tetapi setelah APBD berjalan malah berubah. Yang tadinya mata kegiatan dan anggarannya ada, saat realisasi malah menjadi tidak ada. 'Dan itu sering terjadi, sejak 2014 lalu begitu,' ulasnya.

Ungkapan Riduanto tidak mengada-ada. Pasalnya, dalam rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota atas pelaksanaan APBD 2015 yang dibacakan bulan lalu, laporan Pansus dalam butir ke 19 menyebut indikasi itu.

'DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan tetap berpedoman kepada hasil pembahasan dengan DPRD Kota Palangka Raya. Apabila pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai hasil dengan pembahasan di DPRD, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Pemkot/SKPD terkait,' bunyi rekomendasi tersebut.

Rekomendasi ini juga disebut menyangkut salah satu SKPD yang legalitasnya sampai saat nini bermasalah. Pasalnya, sumber di Komisi C menyebut, dinas baru tersebut tidak pernah dibahas program, kegiatan, dan anggarannya oleh Komisi C sebagai mitra kerja yang membidangi,juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan setuju atas penggunaannya. Kenyataannya, dinas tersebut terus beroperasi dan menggunakan anggaran yang tidak pernah dibahas itu. (RZ)

TAGS:

#Skpd #DIPA #Dpa #Program #Dprd Kota Palangka Raya

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Tomas Sembiring Harap Sosialisasi SNI Dorong Penguatan Pasar Rakyat Berstandar

26 April 2024 - 15:25 WIB

SSMS Produksi dan Jual Berbagai Produk Turunan Minyak Sawit

26 April 2024 - 15:20 WIB

Pada segmen hilir atau downstream, Perseroan Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk melakukan kegiatan usaha dengan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO, Palm Fatty Acid Distillate atau PFAD, Olein, Stearin, Crude Palm Kernel Oil atau CPKO dan Palm Kernel Expeller atau PKE.

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut

26 April 2024 - 15:15 WIB

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut di Palangka Raya

Pencapaian Kinerja SSMS Mampu Lunasi Obligasi Global Senilai Rp4,5 Triliun

26 April 2024 - 15:10 WIB

Pada pencapaian kinerja lainnya, PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk di awal tahun 2023 Perseroan telah melakukan pelunasan obligasi global senilai US$300 juta atau setara Rp4,5 triliun yang diterbitkan di Bursa Singapura pada tahun 2018.

Napi Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya Bebas Bersyarat

26 April 2024 - 15:05 WIB

Seorang narapidana berinisial PY di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah, telah dibebaskan bersyarat pada, Jumat, 26 April 2024.

Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Kotim Konvoi dan Bunyikan Sirine Serentak

26 April 2024 - 15:00 WIB

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar konvoi dan menyalakan sirine pukul 10.00 WIB serentak dalam rangka memperingati hari kesiapsiagaan bencana.

Warga Palangka Raya Bisa Laporkan Pencemaran Lingkungan ke Nomor Ini

26 April 2024 - 14:50 WIB

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya menyediakan nomor pengaduan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan di sekitar mereka.

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis pada Pilkada 2024

26 April 2024 - 14:40 WIB

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengingatkan para ASN agar tidak terlibat politik praktis pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Standarisasi Pasar Rakyat Ubah Paradigma Kenyamanan Pasar

26 April 2024 - 14:30 WIB

KKP Luncurkan Proyek Percontohan Tambak Udang Tradisional Plus

26 April 2024 - 14:20 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) berkolaborasi dengan eFishery dan UNIDO, meluncurkan proyek percontohan budi daya udang tradisional plus.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia