BORNEONEWS, Palangka Raya ' Gerakan mahasiswa idealnya berkarya tanpa harus mengandalkan pemerintah daerah. Ini menjadi auto kritik bagi kalangan pemuda dan mahasiswa, yang disampaikan Ketua umum Pengurus besar (PB) PMII, Aminuddin Ma'ruf ketika bertandang ke Palangka Raya.

Aminuddin mengatakan, selama ini ia kerap melihat gerakan mahasiswa mengumandangkan kata sinergitas dengan pemerintah. Kemudian gerakan mengadvokasi sosial masyarakat, sementara problematika internalnya sendiri yaitu peliknya kaderisasi, tidak diadvokasi.

'Setiap datang ke daerah-daerah, bertandang ke PKC, tidak ada yang bahas bagaimana instruksi kaderisasi ke bawah. Rata-rata mengucap harapan agar sinergi dengan pemerintah dan stake holder. Kita melupakan hal prinsip yang justru wajib dilakukan, yaitu menata kaderisasi,' katanya, dalam rangka pelantikan pengurus yang berlanjut rapat kerja daerah (Rakerda) PKC PMII Kalteng, Sabtu (4/3/2017).

Ia berharap, Rakerda PMII yang berlanjut hingga malam hari ini menghasilkan gerakan masif dalam kaderisasi merebut kampus. Bila perlu, masjid di Kampus-kampus baik negeri maupun swasta 'dikuasai' dalam mendidik regenerasi kader Aswaja yang cinta kepada NKRI.

Sebelumnya, Ketua PKC PMII Kalteng, Depi mengharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kota bersinergis dalam pembangunan pendidikan dan kepemudaan serta sosial kemasyarakatan. Terutama berpihak kepada gerakan organisasi mahasiswa dan kepemudaan.

Sementara Ketua Pengurus Cabang PMII Palangka Raya Ahmad Tamziz, lebih tegas mengkritik pemerintah daerah yang terkesan tidak adil dalam 'bagi kue' kepada pergerakan mahasiswa. Sesama organisasi mahasiswa yang berbasis agama, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota selama ini berat sebelah ke organisasi tertentu. (M ROZIQIN/B-8)