BORNEONEWS, Sampit - Aktivis di Kabupaten Kotawaringin Timur, Audy Valent mempertanyakan keberadaan meteran listrik warga Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotim yang sampai saat ini tidak jelas keberadaannya.

"Meteran warga ditarik PLN terungkap saat hearing beberapa waktu lalu di DPRD, ke mana meteran itu, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Audy, Sabtu (6/1/2018).

Audy mempertanyakan mengapa PLN memutus aliran PLN milik warga Ujung Pandaran, sementara warga membayar saat memasang instalasi listrik dulunya. Sementara PLN melepas tanpa ganti rugi, apalagi saat ini sulit dapat jatah pemasangan listrik PLN jangan sampai hal tersebut disalahgunakan oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

"Saat ini masyarakat ujung pandaran sedang berduka karena relokasi dilakukan dengan paksa, seperti terungkap dalam RDP di DPRD kemarin, jangan sampai situasi ini dimanfaatkan pihak lain mengambil keuntungan, terutama yang berkaitan dengan masalah listrik," kata pria yang ikut dalam hearing masalah relokasi dan ganti rugi lahan Ujung Pandaran itu.

Lanjut Audy, memasang jaringan listrik saat ini tidak gampang, apalagi di luar daerah."Jangan sampai terjadi pada masyarakat, sudah jatuh tertimpa tangga," tegas Koordinator Forum Bersama LSM di Kotim ini.

Agar tidak menuai masalah, PLN harus bisa menjelaskan, dikemanakan meteran itu. Apakah diamankan atau ada ganti rugi pada masyarakat pemilik izin instalasi Kemudian izin dan daya kembali jadi milik PLN. "Ini penting supaya masalahnya jelas dan tidak berlarut-larut," pungkasnya. (NACO/B-2)